SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Harian Jogja)
Harian Jogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul belum berencana memulai pengiriman air bersih (dropping) untuk masyarakat di beberapa wilayah yang mulai dilanda kekeringan.
Padahal di beberapa dusun di Kecamatan Dlingo dan Piyungan, warga mulai membeli air dari tangki swasta. Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, baru akan memulai pengiriman jika sudah ada pengajuan dari masyarakat
Kepala BPBD Bantul, Dwi Daryanto, mengatakan sistem jemput bola tidak bisa dilakukan agar pertanggungjawaban program dapat berjalan dengan baik. Dwi juga tak percaya warga sudah mulai membeli air dari pedagang swasta.
“Supaya pertanggungjawaban kami enak jadi tetap menunggu ada permintaan,” kata Dwi kepada Harian Jogja.com, Selasa (27/8/2013).
Menurut Dwi, kendati tidak menggunakan sistem pola jemput bola dalam penanganan bencana kekeringan, BPBD berjanji akan melayani permintaan secara cepat. Ada tiga kecamatan yang menjadi prioritas dropping air yakni Dlingo, Piyungan dan Imogiri.
Anggota DPRD Bantul, Amir Syarifudin, menyesalkan sikap BPBD yang memilih menunggu permohonan dari masyarakat. Seharusnya menurut Amir, BPBD bekerja dengan cara jemput bola bukan sekadar menunggu.
“Ini cukup beralasan karena kita ini sudah punya pemetaan kawasan krisis air yang tiap tahun melanda. Jadi layanan jemput bola harus dilakukan dengan koordinasi aktif dengan masyarakat tingkat bawah,” kata Amir.
Ketidaksiapan penanganan kekeringan juga terlihat dari tidak memadainya jumlah truk tangki yang dimiliki Pemkab Bantul. Saat ini BPBD hanya memiliki tiga truk tangki untuk melayani tiga kecamatan.
Terkait hal itu, Dwi Daryanto, merencanakan akan meminjam dua unit truk tangki ke Pemerintah DIY. “Jadi nanti rencana kami siapkan lima unit truk tangki, dua di antaranya pinjaman dari Pemerintah DIY,” katanya.