SOLOPOS.COM - Ilustrasi guru (Dok. JIBI/Harian Jogja)
Harianjogja.com, BANTUL—Karut marutnya data status guru dan pegawai honorer kategori II (K2) membuat Pemerintah Kabupaten
Bantul bakal memverifikasi orang-orang berstatus K2. Verifikasi dilakukan agar kejadian pemalsuan berkas calon pegawai negeri sipil tak terulang. Melalui Inspektorat Daerah, Pemkab dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul telah menganggarkan dana senilai Rp200 juta untuk kebutuhan verifikasi tersebut.
Dana itu tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2014 yang disahkan di Gedung DPRD Bantul, Senin (13/10/2014). Mereka yang akan diverifikasi adalah guru dan pegawai honorer yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak digaji
oleh dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ataupun APBD.
Sekretaris Daerah Bantul Riyantono menyatakan dana senilai Rp200 juta itu dianggarkan melalui Inspektorat Bantul.
“Verifikasi itu dilakukan menyusul sejumlah persoalan yang terjadi selama ini mengenai kebenaran data status guru dan pegawai honorer tersebut,” ujarnya, kemarin.
Santer dikabarkan maraknya pemalsuan data guru dan pegawai honorer di Bantul itu untuk lolos seleksi CPNS. Pemkab Bantul sebelumnya telah menemukan sebanyak 36 guru dan pegawai honorer lolos tes CPNS yang memalsukan data tahun pengangkatan sebagai pegawai dan guru tidak tetap. Data tahun pengangkatan pegawai merupakan syarat lolos tes CPNS.
Atas temuan itu, Pemkab akhirnya membatalkan penerimaan 36 guru dan pegawai tersebut sebagai CPNS dari total 592 yang sebelumnya lolos seleksi. Namun, Toni, sapaan akrab Riyantono, belum dapat memastikan apakah yang akan diverifikasi oleh Inspektorat tersebut adalah 500 lebih guru dan pegawai honorer yang kini telah lolos CPNS atau juga ratusan guru yang tidak lolos seleksi CPNS tahap awal.
Tercatat ada sebanyak 1.000 lebih guru dan pegawai honorer di Bantul yang diklaim masuk Kategori II. Sebanyak 592 di antaranya lolos seleksi CPNS. Kendati Pemkab kemudian mengggagalkan 36 orang di antaranya.
“Yang tahu mana yang akan diverifikasi Inspektorat. Kalau mau memverifikasi yang telah lolos CPNS [500 orang lebih] mereka sekarang sudah ada NIP-nya [nomor induk pegawai],” ujar Toni.
Pegiat Forum Peduli Pendidikan Bantul Zahrowi mengapresiasi langkah Pemkab Bantul memverifikasi data guru dan pegawai honorer tersebut. Ia berharap verifikasi juga dilakukan terhadap 500 lebih pegawai yang telah lolos CPNS. Ia tidak yakin 500 lebih pegawai dan guru honorer yang telah lolos CPNS dan lolos dari temuan Inspektorat tersebut benar murni pegawai honorer K2. Ia mencurigai ratusan pegawai tersebut ikut memalsukan data lantaran adanya laporan dari masyarakat yang disampaikan ke Forum Peduli Pendidikan maupun ke Pemkab Bantul, di luar laporan terhadap 36 orang yang terbukti memalsukan data.