SOLOPOS.COM - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas beserta jajaran Pemerintahan DIY hadiri peringatan Natal dan Tahun Baru 2015 di Bangsal Kepatihan, Selasa (6/1/2015) malam ini. Peringatan Natal ini juga dihadiri ratusan umat Kristiani se-DIY, TNI, Polri, dan pejabat BUMD. (JIBI/Harian Jogja/Ujang Hasanudin)
Natal 2014 se-DIY baru diselenggarakan Selasa (6/1/2015) di Bangsal Kepatihan. Dalam acara tersebut, Kiai Abdul Muhaimin menyoroti masalah kasus intoleransi di DIY.
Harianjogja.com, JOGJA-Ketua Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB) yang juga Pemimpin Pondok Pesantren Nurul Ummahat, Kotagede, Jogja, Kiai Abdul Muhaimin mengaku prihatin tersumbatnya dialog ruang interaksi sosial sesama anak bangsa sehingga melahirkan jarak.
“Kita harus membuka ruang interaksi lebih luas meski pun berbeda agama. Hal ini penting untuk menghindari kecurigaan,” kata Muhaimin saat menyampaikan Kesan Natal dalam peringatan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 di Bangsal Kepatihan, Selasa (6/1/2015) malam.
Muhaimin juga prihatin dengan banyaknya kasus intoleransi di DIY, bahkan daerah berjuluk kota pelajar ini menempati posisi kedua dalam jumlah kasus intoleransi (versi The Wahid Institute). Namun ia meyakini persoalan tersebut bukan semata-mata tanggung jawab sultan.
“Tapi juga menuntut semua pihak baik PNS, TNI-Polri, pejabat BUMD untuk membuka dialog [antaragama] yang lebih humanis,” ujar Muhaimin.
Ayah dari delapan anak itu juga berbagi pengalaman soal pentingnya dialog antar sesama manusia. Muhaimim mengaku sudah menerima tamu di pesantrennya dari 70 negara yang berbeda beda agama, ia juga menerima tamu yang tak beragama sekali pun sampai menginap di pesantren.
Muhaimin mengapresiasi tema Natal 2014 ‘Bertemu Allah dalam Keluarga’, makna yang terkandung dalam tema itu memiliki kesamaan dengan ajaran kitab-kitab agama lainnya.
“Saya bergembira dan mengucapkan selamat Natal,” kata Muhaimin.
Seperti diketahui, pada akhir Desember lalu The Wahid Institute mencatat selama 2014 terjadi 158 peristiwa intoleransi. Terbanyak di Jawa Barat dengan jumlah 55 kasus intoleransi, kedua DIY 21 kasus intoleransi, kemudian secara berurutan disusul Sumatra Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.