Harianjogja.com, BANTUL– Dalam mempercepat proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus melakukan sebuah lompatan atau sebuah inovasi dalam membuat kebijakan.
Promosi Ada BDSM di Kasus Pembunuhan Sadis Mahasiswa UMY
Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan selama ini dalam melakukan inovasi kebijakan program, masih banyak peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang menghambat.
“Jangan sampai pemerintah daerah hanya terjebak rutinitas program kegiatan yang eksekutif heavy dan pemerintah heavy saja dan justru bukan program yang masyarakat heavy , arahnya nanti akan kesana,” katanya, Senin (25/4).
Halim mengatakan untuk Kabupaten Bantul sendiri pihaknya ingin memfokuskan tiga hal sebagai prioritas yakni, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Pendidikan jelas kita ingin memastikan seluruh anak Bantul mampu mengenyam pendidikan, kemudian bidang kesehatan kita akan membuat pusat layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit bisa melakukan reformasi diri dengan memberikan pelayanan yang cepat, akses terbuka dan mudah, dan pembiayaan yang ringan,” ujarnya.
Kemudian dalam bidang kesejahteraan masyarakat Pemkab akan mendorong partisipasi rakyat dibidang ekonomi. “Semudah mungkin, jangan ada hambatan dari peraturan-peraturan yang justru akan juga akan semakin memperlambat kreatifitas inovasi maupun percepatan usaha masyarakat,” kata Halim.
Dengan demikian jika tiga hal tersebut yang menjadi tujuan prioritas utama dari arah inovasi otonomi daerah di Bantul, hal tersebut akan membuat masyarakat Bantul lebih sejahtera.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
