SOLOPOS.COM - ilustrasi
ilustrasi
BANTUL—Studi komparasi alias kunjungan kerja (kunker) anggota Komisi A dan B DPRD Bantul ke luar pulau Jawa terus menuai sorotan dari berbagai kalangan.
“Sudah saatnya semua kegiatan anggota dewan ke luar kota atau ke luar pulau diaudit tim independen,” tegas Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu) Bantul, Sulistyo Admojo, Jumat (11/5).
Menurut Sulityo, perlunya audit itu karena DPRD Bantul selama ini terkesan tertutup dan tidak transparan. Alhasil, setiap mendengar istilah kunker, yang tergambar di benak masyarakat hanyalah rombongan anggota dewan yang menghamburkan uang.
Hasil audit dari tim independen diharapkan dapat menjaga wibawa anggota DPRD Bantul di mata masyarakat. “Bukan kami tidak setuju dengan kunker. Tetapi, kami berhak tahu berapa besar anggarannya dan untuk apa saja,” jelasnya.
Di samping audit tim independen, Sulistyo yang juga Komandan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Bantul itu juga mengusulkan adanya semacam parameter yang disepakati bersama seputar maksud, tujuan, hingga hasil capaian dari kunker.
Hal senada diutarakan Field Organizer Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL) Bantul, Dasar Widodo.
“Apakah masyarakat tahu berapa sisa anggaran kunker dan kemana larinya uang sisa itu? Makanya, transparan saja. Toh, sudah ada UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” urai Dasar.
Salah satu anggota Komisi A DPRD Bantul, Eko Julianto Nugroho menampik anggapan jika kunker selama ini terkesan rahasia dan tidak transparan. “Tidak benar itu. Maksud dan tujuannya (kunker) pasti jelas,” ujar Eko. (ali)