Capaian pajak di sejumlah kecamatan di Bantul masih rendah.
Harianjogja.com, BANTUL— Hingga akhir masa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tercatat capaian (collecting ratio) kecamatan di wilayah perbatasan di Bantul yang merupakan penyangga kota masih rendah. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul menengarai ada beberapa penyebab seperti banyaknya perumahan, ketetapan pajak yang memang tinggi dan perpindahan status yang cepat.
Promosi Primata, Permata Indonesia yang Terancam Hilang
Merujuk data yang dilansir BKAD, kawasa penyangga kota seperti Banguntapan, Sewon, Piyungan capaian pajaknya tak sampai 70%. Bahkan ada yang di bawah 60%. Kepala Bidang Penagihan BKAD Bantul, Suyono menjelaskan banyaknya perumahan yang berdiri di kawasan penyangga kota cukup membuat para petugas penagih pajak kerepotan.
Baca Juga : PAJAK BANTUL : Setoran Pajak Wilayah Perbatasan Ternyata Rendah
Pasalnya dengan aktivitas warga yang padak dan mobilitas yang tinggi, petugas kesulitan menemui wajib pajak (WP) di rumah tinggalnya. Selain itu, perpindahan status kepemilikan perumahan yang cepat juga jadi kendala lainnya. Sehingga data yang tertera dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang disampaikan akhirnya juga berubah dan tidak sampai pada WP.
Perubahan status yang cepat tersebut, menurut Suyono bisa disimpulkan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tinggi dari wilayah penyangga kota tersebut. Namun sayangnya, tingginya nilai BPHTB itu tak sebanding dengan capaian PBB di wilayah yang sama.
Berikut ini data sejumlah kecamatan di wilayah perbatasan dengan capaian PBB terendah di Bantul :
Banguntapan 57,58%
Piyungan 60,35%
Pundong 63,41%
Bambanglipura 63,94%
Sewon 64,31%
Kasihan 66,80%
Target PBB : Rp28 miliar
Realisasi : Rp33.8 miliar hingga 3 Oktober 2017
Sumber : BKAD Bantul
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
