SOLOPOS.COM - Gubernur DIY Sri Sultan HB X (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kanan) saat menunjukkan bukti pelaporan SPT melalui e-filling di Hotel Royal Ambarrukmo, Sleman, Kamis (17/3/2016). (Kusnul Isti Qomah/JIBI/Harian Jogja)

Pajak Gunungkidul terkesan pajak

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Penerimaan pajak di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2017 terkesan masih lamban. Tiga bulan berjalan, namun capaian pajak yang diperoleh pun masih rendah, hanya sekitar 9% dari target yang telah ditentukan.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari, Muhammad Taufik,mengakui, jika capaian pajak di triwulan pertama di tahun 2017 ini masih rendah.

“Total jumlah perolehan pajak yang didapatkan baru sekitar 17 Miliar, padahal target yang ditentukan sebesar Rp193 Miliar. Kami perlu bergerak cepat mengejak target supaya dapat tercapai,” kata dia, Minggu (2/4/2017).

Taufik menuturkan, setiap tahun target penerimaan pajak memang mengalami peningkatan. Untuk tahun 2017 ini, penerimaan ditargetkan mencapai Rp 193 Miliar, lebih besar sebanyak 38 persen dibanding pada tahun 2016 lalu yang hanya sebesar 146 Miliar.

Sementara jumlah wajib pajak yang ada di Gunungkidul berjumlah sekitar 56.000 wajib pajak. “Tumbuh sebesar 38 persen dibandingkan target pada tahun 2016 lalu, ditambah sekitar Rp47 Miliar. Target ini hampir setara dengan penerimaan PAD Gunungkidul,” ungkapnya.

Namun demikian, pencapaian selama tiga bulan terakhir dinilai masih lamban dibandingkan serapan pajak tahun lalu. Padahal bulan ini sudah melewati bulan ketiga.

Pihaknya pun berupaya keras memacu penerimaan salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang belum menuntaskan kewajiban pajaknya.

Adanya program Tax Amnesty atau pengampunan pajak juga diharapkan dapat menggenjot penerimaan pajak di Gunungkidul. Taufik memperkirakan, perolehan dana tax amnesty ini sekiranya dapat memacu capaian sebanyak 12%.

“Kami terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama mereka yang memiliki usaha baik usaha skala besar maupun UMKM, termasuk kepada pemerintah daerah,” ujar Taufik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya