Pajak Sleman untuk Bumi dan Bangunan banyak menunggak, sehingga Dipenda harus menanggung tunggakannya
Harianjogja.com, SLEMAN-Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sleman selalu menanggung tunggakan atau piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 20-30% setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan banyak Wajib Pajak (WP) yang belum menuntaskan kewajibannya untuk membayar.
Promosi Sejarah KA: Dibangun Belanda, Dibongkar Jepang, Nyaman di Era Ignasius Jonan
Total ketetapan PBB tahun ini mencapai Rp70,6 miliar. Namun karena ada tunggakan tersebut, Dipenda kehilangan sekitar 30% atau Rp21 miliar. Petugas Dipenda berupaya menagih kepada para WP namun yang bersangkutan sulit dilacak.
“[WP] ada yang tidak tinggal di Sleman. Ketika dilacak, alamatnya tidak jelas,” ungkap Kepala Bidang Penagihan Dipenda Sleman, Wahyu Wibowo, Rabu (16/9) di kantornya.
Menurutnya tidak hanya perorangan, perusahaan pun juga tercatat menunggak pajak. Terutama perusahaan yang pernah rugi sementara aset tanah dan bangunan tidak terurus.
Pembukuan Dipenda Sleman mencatat, hingga pertengahan September ini, realisasi pembayaran PBB baru mencapai 54% atau sekitar Rp38,1 miliar dari ketetapan pajak. Padahal kurang dua minggu lagi jatuh tempo pembayaran.
Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, pembayaran PBB selalu dibayarkan mendekati jatuh tempo. Tidak heran jika pemasukan PBB yang dibayarkan menumpuk menjelang akhir September.
“Mendekati jatuh tempo itu kadang jumlahnya [PBB] bisa melebihi bulan sebelumnya. Nominalnya di akhir September bisa mencapai lebih Rp20 miliar dari sebelumnya per bulan hanya Rp2 miliar,” tutur Wahyu.
Penagihan sudah selalu dilakukan berkala apalagi di pedesaan ada program pekan pembayaran. Namun sepertinya fasilitas ini belum dimanfaatkan masyarakat. Prinsipnya, kata Wahyu, jika Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dibagikan kepada WP, bisa segera dibayarkan tanpa harus menunggu jatuh tempo. Jika menunda sampai menjelang akhir September, WP harus menunggu lama karena banyak yang antre. Belum lagi jika ada troubel pada mesin.
Kepala Dipenda Sleman, Harda Kiswaya, mengaku telah berkoordinasi dengan Bank BPD DIY untuk perbaikan administrasi pembayaran PBB. Bahkan Dipenda juga sudah menggandeng bank swasta untuk pelayanan PBB. Harapannya dengan bantuan bank swasta ini bisa melayani WP yang ada di luar Sleman ataupun DIY. “Kalau BPD kan hanya bisa diakses di dalam DIY saja,” kata Harda.
Pekan pelayanan PBB tingkat dusun juga kian digencarkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat. PBB dengan ketetapan Rp2 juta ke atas aktif dilayani dengan sistem door to door.
Dipenda mengimbau masyarakat mau meluangkan waktu untuk membayar PBB mengingat pajak ini menyumbang pendapatan terbesar kedua untuk Sleman.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
