SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Ketua Dewan Kebudayaan Kulonprogo, Imam Syafei mengatakan secara umum, pihaknya menyetujui langkah Pemkab Kulonprogo yang selama ini terfokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Akan tetapi menurut dia, jangan sampai upaya itu meminggirkan bidang-bidang termasuk kebudayaan yang membutuhkan pendampingan dari pemerintah.
“Memberantas kemiskinan itu penting, tapi patut diingat tidak semua warga Kulonprogo itu miskin karena hanya 12 persen. Sehingga jangan cuma terfokus ke sana. Perhatian dari pemerintah harus diberikan secara merata kepada semua warga,” kata Imam, Rabu (2/1/2013).
Ditambah Imam, jika para pemimpin Kulonprogo memiliki kesadaran untuk mendukung kebudayaan, maka semestinya pemerintah turut memperhatikan orang miskin berbasis kesenian budaya lokal. Menurut dia, selama ini banyak seniman berbasis kebudayaan rakyat di Kulonprogo yang juga miskin secara ekonomi. Meski demikian mereka tetap berkomitmen terhadap kebudayaan lokal.
Saat hendak menampilkan suatu karya seni berbasis budaya, para seniman itu menemui banyak kendala dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. “Jangan cuma bedah rumah saja. Seniman itu juga miskin karena mau tampil mereka terkendala kostum dan alat. Pemerintah jangan pilih kasih dong. Sekarang saya tanya, apa bedanya kelompok tani dengan kelompok kebudayaan? Mereka sama-sama warga Kulonprogo,” lanjut Imam.
Dewan Kebudayaan mengeluarkan tiga poin rekomendasi kepada Pemkab Kulonprogo yakni membuat peta kesenian unggulan berbasis kecamatan, menyertakan kesenian rakyat dalam berbagai kegiatan even hiburan yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, serta pemisahan bidang kebudayaan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora).
“Pemisahan Bidang Kebudayaan itu penting karena sesuai amanah UU Keistimewaan, harus mengedepankan unsur kebudayaan. Kalau mau berkembang, bidang kebudayaan harus berdiri sendiri minimal sekelas kantor sehingga bisa lebih fokus,” imbuh Imam.
Terpisah, Kepala Disbudparpora Kulonprogo, Eko Wisnu Wardhana mengatakan secara perlahan pihaknya mulai bekerja sama dengan pihak kecamatan dan masyarakat untuk mendorong kesenian tradisi berbasis kecamatan.
Sementara terkait kurangnya dukungan terhadap para seniman, Eko menjelaskan hal itu berkaitan dengan minimnya anggaran yang dialokasikan pada bidang kebudayaan yakni tidak sampai Rp200 juta. “Kami jelas tidak memiliki dana. Tapi kami kemudian mengarahkan ke pihak provinsi,” ujar dia.