JOGJA—Pasca-pengesahan UUK DIY pada 30 Agustus lalu, KPH Anglingkusumo, sebagai Paku Alam IX tandingan megumumkan pembentukan susunan pejabat (penghageng) Kadipaten.
Ia tidak mengakui kekuasaan KPH Ambarkusumo sebagai Paku Alam IX yang sudah bertahta sejak 1999 dan memposisikannya hanya sebagai penasehat. Susunan penghageng ini diumumkan pada Minggu (2/9) di Gedong Purworetno Komplek Pura Pakualaman, dan dihadiri sejumlah ahli waris yang duduk dalam susunan penghageng tersebut.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Sebelumnya pihak Pura Pakualaman telah melarang kubu Angklingksumo untuk mengadakan kegiatan apapun di Kompleks Pura. Namun gedong itu dahulu adalah kediaman Kray Retnaningrum, abdi bedoyo Keraton Surakarta yang tak lain ibunda Anglingkusumo yang dipinang Paku Alam VIII sehingga mereka berhak menggunakannya.
Adik bungsu Angklingkusumo, KGPH Widjojokusumo membantah apabila penyusunan penghageng tersebut merupakan langkah politik kubu Angkling setelah RUUK disahkan. Ia mengatakan, setelah Angling dikukuhkan sebagai KGPAA Paku Alam IX, sudah ada tim yang berjalan untuk memberitahukan alasan Angling dilantik.
“Saat itu penobatan dilakukan sepihak. Kalau mau dilakukan uji siapa yang paling berhak menjadi adipati pun kami siap melakukannya,” terang Widjojo yang menjabat sebagai Penghageng Reh Kasentanan Manggalayudha itu.
Anglingsumo pun menampik jika pembentukan kabinet tersebut dikaitkan dengan RUUK yang baru saja disahkan. “Kami tak bicarakan masalah politik, kami ingin kuatkan pada aspek budaya,” ujarnya.
Ia mengatakan, kabinet tersebut dibentuk guna menindaklanjuti pengukuhannya sebagai KGPAA Paku Alam IX pada 15 April lalu oleh masyarakat Adikarto Kulonprogo bersama masyarakat hukum adat Sabang Merauke di Pendopo Pantai Glagah, yang kini telah terdaftar dalam akta notaris.(ali)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
