SOLOPOS.COM - Ilustrasi (pedulisehati.com)
Parpol Bantul belum mengetahui kapan mendapatkan dana bantuan.
Harianjogja.com, BANTUL– Dana bantuan untuk Partai Politik (Parpol) di Kabupaten senilai Rp1 miliar terganjal pencairannya. Hingga memasuki Agustus, belum ada kepastian kapan dana akan dikucurkan ke Parpol.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul Agustinus Sumasriyana mengatakan Juni lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atau audit terhadap dana bantuan Parpol 2015. Audit tersebut untuk memastikan apakah penggunaan dana Parpol telah sesuai aturan perundang-undangan atau tidak. Perundang-undangan mengatur, sebanyak 70% dana Parpol digunakan untuk pendidikan politik ke konstituen, sedangkan 30% sisanya untuk membiayai kegiatan partai termasuk operasional organisasi.
Namun sampai sekarang kata dia, belum diketahui kapan hasil audit itu keluar.
“Padahal kami sudah sering ditanya oleh Parpol kapan dana keluar,” tuturnya lagi. Biasanya kata dia, proses audit memakan waktu sekitar dua bulan. Harusnya menurut Sumasriyana, hasil audit telah keluar pada Agustus bulan ini.
Sesuai aturan setelah hasil audit keluar, masing-masing Parpol diinstruksikan untuk menyampaikan proposal pencairan dana bantuan, baru dapat dicairkan. Sumasriyana menambahkan, lama waktu penyerapan dana Parpol menjadi singkat apabila sampai pertengahan tahun dana itu tidak kunjung cair. Ia berharap, BPK segera mengeluarkan hasil audit dana bantuan, agar anggaran Parpol 2016 dapat segera digelontorkan.
Pada 2015 lalu, sebanyak sepuluh partai di Bantul mendapat bantuan dana senilai Rp800 juta lebih. Tahun ini, dana bantuan Parpol naik menjadi Rp1 miliar. Besaran dana yang dikucurkan ke masing-masing Parpol berbeda satu dengan lainnya tergantung berapa banyak konstiuen partai tersebut.
“Kalau di Bantul paling besar PDIP karena jumlah suaranya atau konstituennya paling banyak,” ujarnya lagi.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Eko Sutrisno Aji mengatakan, Parpol kini mengandalkan iuran anggota partai dan sumbangan fraksi di DPRD untuk membiayai organisasi lantaran dana bantuan Parpol belum turun. “Selama dana Parpol belum turun, sejak tahun kemarin kami memanfaatkan iuran anggota dan iuran fraksi,” kata Eko Sutrisno Aji.