SOLOPOS.COM - Spanduk pelaksanaan pemilu 2014. (JIBI/SOLOPOS/Dok)
Harianjogja.com, JOGJA-Pola kepemimpinan di Indonesia belum mampu menyejahterakan masyarakat. Meski setiap lima tahun sekali Indonesia melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) namun pola kepemimpinan yang berjalan saat ini belum mampu mengelola potensi Indonesia dengan benar.
Menurut Ketua Umum Partai Hanura Jend TNI (Purn) Wiranto, masyarakat belum mendapat perlindungan ekonomi yang layak sehingga jauh dari kesejahteraan yang diidealkan. Padahal, katanya, Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam. “Hal itu disebabkan oleh pola kepemimpinan yang salah. Termasuk pola rekrutmen calon-calon pemimpin bangsa yang lemah,” ujar Wiranto saat menghadiri diskusi di Auditorium MM UGM, Kamis (24/10/2013).
Dalam acara diskusi dengan tema Mahasiswa Mencari Pemimpin Bangsa, mantan Panglima TNI ini menuturkan, kondisi yang melanda Indonesia saat ini merupakan buah dari pusaran kesalahan yang selama ini terjadi. Pusaran kesalahan tersebut bersumber dari hulu politiknya, yakni partai politik (Parpol).
“Maka, yang perlu dibenahi Parpol. Saya pemimpin Parpol. Saya akui pola rekrutmen selama ini lemah. Dalam hal ini yang harus bertanggung jawab tentu Parpol karena mereka yang menyeleksi para kader pemimpin,” tegasnya.
Wiranto menilai, Parpol di Indonesia gagal membangun kader pemimpin yang bisa memberikan perubahan. Hal itu terjadi karena pendidikan dan pelatihan terhadap para calon pemimpin yang direkrut Parpol sangat kurang. Di lain pihak, sistem seleksi yang dijalankan KPU-KPUD lewat Pemilu legislatif maupun eksekutif juga dinilai bermasalah.
“Akibatnya, banyak pemimpin baik di pusat maupun di daerah terpilih namun kurang memiliki kompetensi. Karena kurang kompetensi, kebijakan yang diambil pun lemah dan tidak pro pada kepentingan rakyat. Ini semualah yang saya sebut pusaran kesalahan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia Isran Noor menuturkan, kebanggaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya hanyalah kebanggaan yang semu. Sebab, kata Isnan, sebanyak 30 juta warga Indonesia berada di garis kemiskinan dan itu menjadi bukti kebanggaan bangsa yang semu.
“Jika kondisi kesejahteraan masyarakat tidak diperbaiki, integrasi bangsa akan terancam. Padahal, jika mau melihat lebih jauh, masih banyak masyarakat yang mengaku bangga terhadap Indonesia. Kebanggaan inilah yang wajib dipelihara dan ditularkan agar integrasi bangsa kita bisa terpelihara,” ujar Bupati Kutai Timur itu.