Partisipasi KB Warga di Wilayah Bantaran Sungai Masih Rendah

Pemerintah Kota Jogja menetapkan 14 kampung keluarga berencana (KB) di semua kecamatan

Harianjogja.com, JOGJA -Pemerintah Kota Jogja menetapkan 14 kampung keluarga berencana (KB) di semua kecamatan. Lokasi kampung KB adalah kawasan kumuh yang padat penduduk yang tingkat partisipasi KB cukup rendah, sebagian besar di sekitar bantaran sungai.

Promosi Mi Instan Witan Sulaeman

“Harapan dengan adanya kampung KB ini selain menjadikan keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera juga ada keterpaduan untuk mengendalikan kemiskinan di Kota,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jogja, Eny Retnowati disela-sela peresmian kampung KB di Balai Kota Jogja, Selasa (12/9/2017).

Kampung KB berbasis Rukun Warga (RW) yang ditetapkan tahun ini ada di RW 04 Kelurahan Bener Tegalrejo, RW 07 Gowongan Jetis, RW 07 Baciro Gondokusuman, RW 13 Tegalpanggung Danurejan, RW 01 Pringgokusuman Gedongtengen, RW 04 Notoprajan Ngampilan, RW 11 Pakuncen Wirobrajan, RW 15 Gedongkiwo Mantrijeron, RW 08 Kadipaten Kraton, RW 02 Gunungketur Pakualaman.

Sementara di Mergangsan, Kampung KB ada di RW 19 Brontokusuman, Umbulharjo di RW 12 Sorosutan, dan 08 Rejowinangun Kotagede. Satu Kampung KB, yakni di RW 12 Prawirodirjan Gondomanan sudah lebih dulu dikukuhkan pada 2016 lalu.

Eny mengatakan kampung KB akan menjadi sasaran program pembinaan keluarga sejahtera, pembinaan balita, pembinaan lansia, pembinaan remaja, hingga pendampingan usaha untuk meningkatkan pendaatan keluarga. Selain itu juga meningkatkan tarap kesehatan warga, meningkatkan rata-rata usia sekolah pada anak, dan mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk menuju tujuan tersebut diakui Eny tidak bisa dilakukan oleh intansinya semata. Karena itu pihaknya akan menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, bahkan pihak ketiga untuk terlibat dalam menjalankan semua program di kampung KB.

Ia mencontohkan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) salah satunya sudah terlibat dalam penataan kawasan kumuh. “Jadi ada pendampingan dari APBD Kota, APBN, mau pun pihak ketiga melalui dana CSR,” ucap Eny.

Eny mengklaim kampung KB yang sudah dibentuk tahun lalu sudah cukup efektif baik dari kepesertaan KB mau pun penataan kawasan yang tadinya kumuh menjadi lebih tertata. Untuk menguatkan pernyataannya tersebut Eny menunjukan foto-foto dokumentasi sekitar kawasan RW 12 Kelurahan Prawirodirjan Gondomanan sebelum dan sesudah ditetapkan menjadi kampung KB.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja, Edy Muhammad mengatakan pencanangan kampung KB di Kota Jogja juga bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.

Ia mengatakan dalam rencana pembangunan jangka panjang Kota Jogja angka kemiskinan harus turun minimal pada angka 3% pada 2025 mendatang.

Pada 2016 lalu jumlah penduduk miskin masih di angka 7,7% atau sekitar 32 ribuan dari total jumlah penduduk di Kota Jogja, “Per tahun minimal harus mengentaskan 14 kepala keluarga [untuk mencapai target RPJMD 2025],” ujar Edy.