PEDAGANG LESEHAN MALIOBORO : Soal Standarisasi Harga, Ini Kata Kepala Dispar

Pedagang lesehan Malioboro diharapkan tetap sesuai aturan kapanpun

Harianjogja.com, JOGJA — Dinas Pariwisata DIY mengapresiasi tindakan UPT Malioboro yang memberikan tindakan tegas terhadap warung lesehan Malioboro yang mematok harga tinggi. Tindakan tegas diharapkan tidak hanya saat lebaran saja, tetapi juga pada hari-haribiasa.

Promosi Uniknya Piala Asia 1964: Israel Juara lalu Didepak Keluar dari AFC

Baca Juga : PEDAGANG LESEHAN MALIOBORO : Penindakan Warung Nakal Jangan Hanya Saat Lebaran

Kepala Dinas Pariwisata DIY Aris Riyanta  menegaskan tindakan PKL yang mematok harga tidak wajar sejatinya bukan hanya membuat citra pariwisata Jogja menjadi kurang baik. Namun dapat mengancam keberlangsungan PKL itu sendiri karena menjadi buruk citranya di tengah masyarakat. Sehingga pengunjung menjadi tidak berminat untuk membeli di tempat PKL akibat citra buruk yang dibangun oleh beberapa PKL tersebut.

“Perlu ada usaha berkelanjutan harus berpikir jangka panjang sehingga tidaklah tepat harga nuthuk karena itu justru menjadikan citra PKL buruk di masyarakat,” imbuh dia, Jumat (30/6/2017)

Aris kurang sepakat jika secara detail standar harga menu makanan di lesehan Malioboro harus diatur oleh Pemerintah Daerah. Alasannya harga biasanya bersifat fleksibel, sedangkan jika harus ada standar maka banyak variabel yang menjadi parameter untuk menentukan.

“Pemerintah Daerah kiranya tidak perlu mengatur sampai yang detil termasuk standar harga, yang penting adalah harga yang wajar. Harga itu sifatnya fleksibel, kalau standar ikutannya banyak dalam menghitung variabelnya,” tegasnya.

Terpenting, kata Aris, makanan dan minuman harus higienis dan bersih, baik dari sisi bahan bakunya maupun prosesnya dan juga sajiannya. “Pemkot dalam hal ini Dinas Kesehatan kiranya sudah sering melakukan sosialisasi. Namun kembali ke pelaku yang attitude-nya perlu ditingkatkan,” ujar dia.