PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA : Anggaran Breakwater Tambahan Mencapai Rp170 Miliar

Pelabuhan Tanjung Adikarta rencana akan ditambah pemecah ombak.

Harianjogja.com, KULONPROGO – Pelabuhan Tanjung Adikarto masih membutuhkan Rp170 miliar lagi untuk membangun pemecah ombak tambahan. Kebutuhan breakwater atau pemecah ombak tambahan dinilai sangat penting untuk pelabuhan tersebut.

Promosi Komeng The Phenomenon, Diserbu Jutaan Pemilih Anomali

“Kami berharap pelabuhan Tanjung Adikarto dapat segera beroperasi. Saat ini pengerukan kolam telah dilakukan dan ditargetkan selesai akhir tahun nanti,” ujar Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, saat meninjau proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Adikarto, Jumat (11/9/2015) lalu.

Hasto memaparkan, selain menyelesaikan pengerukan alur dan kolam pelabuhan masih ada beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi. Salah satunya, penambahan pemecah ombak untuk kawasan pelabuhan. Pasalnya, selama ini untuk pemecah ombak yang ada masih belum mencukupi.

“Selain itu, kami kira untuk pemecah ombak masih memerlukan tambahan lagi,” jelas Hasto.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Andung Prihadi menambahkan, saat ini di sisi barat sudah ada pemecah ombak sepanjang 250 meter. Sedangkan untuk pemecah ombak di sisi timur baru dibangun sepanjang 220 meter.

Dia mengungkapkan, setidaknya masih membutuhkan 80 meter lagi pemecah ombak di sisi tersebut. Pasalnya, pemecah ombak tersebut memiliki fungsi yang cukup penting, yakni sebagai penghambat pendangkalan di kawasan pelabuhan yang berada di Desa Karangwuni, Wates.

“Masih kurang [pemecah ombak] sekitar 80 meter lagi. Anggaran untuk pembuatan pemecah ombak itu sekitar Rp170 miliar,” ungkap Andung.

Sementara itu, perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) menandaskan, kebutuhan pemecah ombak juga diperlukan di sisi barat. Suradi menambahkan, setidaknya di sisi barat pelabuhan Tanjung Adikarto masih memerlukan tambahan tetrapod dengan ukuran 18 ton. Dia mengungkapkan, sedangkan saat ini pemcah ombak yang ada di kawasan itu baru seberat 11 ton.

“Akibatnya, masih sering terjadi longsor di kawasan itu. Akan tetapi, anggaran dari pemerintah pusat untuk penambahan tersebut memang sulit. Bagaimanapun juga, pemecah ombak harus segera diselesaikan agar sedimentasi di wilayah pelabuhan tidak terus terjadi,” jelas Suradi.

Andung menambahkan, hingga tahun 2014 keseluruhan anggaran yang dikeluarkan untuk membangun pelabuhan ini mencapai Rp352 miliar. Namun, pengerjaan proyek tersebut diakuinya cukup memakan waktu yang lama karena adanya hambatan pada alokasi anggaran. Proyek pembangunan pelabuhan tersebut setidaknya hampir memakan waktu hingga 15 tahun.

“Kami targetkan, Februari 2016, pelabuhan ini sudah bisa dilaunching, kapal-kapal besar mulai bisa merapat dan dapat segera dioperasikan,” tandas Andung.

Persoalan pelabuhan Kulonprogo yang tak kunjung selesai juga menarik perhatian Anggota DPR RI Siti Hediati atau Titik Soeharto yang saat itu mengunjungi Pelabuhan Tanjung Adikarto. Titik mengatakan, pelabuhan tersebut sudah 90% selesai dibangun. Dia menyesalkan, apabila pelabuhan itu akhirnya harus batal beroperasi.

“Akan tetapi, semestinya saat ini pun sudah bisa difungsikan. Kami berharap dinas terkait agar dapat segera memanfaatkan pelabuhan ini, sambil fasilitas dan prasarana lainnya selesai ditangani. Kami akan tetap mengawal, agar anggaran di pusat untuk pelabuhan ini tidak lagi terganjal apapun, sehingga pelabuhan ini dapat segera beroperasi,” ungkap Titik.