PELESTARIAN CAGAR BUDAYA : Butuh Kerjasama Lintas Sektoral

Pelestarian bangunan cagar budaya butuh koordinasi lintas SKPD.

Harianjogja.com, WATES-Pelestarian benda maupun bangunan cagar budaya tidak bisa hanya ditangani Dinas Kebudayaan (Dinas Kebudayaan) Kabupaten Kulonprogo. Upaya itu membutuhkan koordinasi dan kerja sama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Pernyataan itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo, Akhid Nuryati kepada Harian Jogja, Minggu (8/5). “Memang tidak bisa sendiri. Harus saling koordinasi meski kewenangannya berbeda,” kata Akhid.

Menurut Akhid, koordinasi lintas SKPD terkadang memang seakan memperlambat gerak pemerintah, baik dalam membuat kebijakan maupun realisasi program di lapangan. Begitu pula soal cagar budaya. Dia mencontohkan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kulonprogo bisa saja mengajukan banyak proyek renovasi dan revitalisasi berbagai bangunan cagar budaya yang ada di Kulonprogo. Namun, hal itu menjadi tidak mungkin karena ada standard operational procedure (SOP) khusus yang harus jadi pertimbangan utama. “Kadang kita maunya langsung dibangun tapi ternyata ada bagian tertentu yang tidak boleh diubah,” ujar Akhid.

Akhid lalu memaparkan, Kulonprogo berkomitmen memperkuat pelestarian budaya saat memisahkan bidang kebudayaan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dulu. Peninggalan budaya dalam bentuk apapun harus dijaga dan dilestarikan, dari yang berupa kesenian hingga bangunan cagar budaya. Meski begitu, revitalisasi tetap butuh dilakukan secara bertahap.

Soal anggaran, lanjut Akhid, Dewan akan berusaha memfasilitasi dan memberikan dukungan secara maksimal. “Pos anggaran memang harus disiapkan. Itu konsekuensi kita saat membuat Dinas Kebudayaan sebelum daerah lain di DIY melakukannya,” ucap dia.