SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Dari total 5.700 lebih penyandang disabilitas yang tercatat sebagai penerima jamkesus Bantul 2015, hanya tujuh orang saja yang sudah memanfaatkan program tersebut.
Harianjogja.com, BANTUL-Program Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) yang diluncurkan pemerintah DIY sejak 2014 lalu hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Bantul.
Terbukti, dari total 5.700 lebih penyandang disabilitas yang tercatat sebagai penerima jamkesus Bantul 2015, hanya tujuh orang saja yang sudah memanfaatkan program tersebut.
Diakui oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Kesehatan Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) DIY Agus Priyanto, pada 2015 ini, pihaknya memang sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,7 miliar untuk program jamkesus.
Dana itu, katanya, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada 26.839 penyandang disabilitas se-DIY. Sayangnya, hingga akhir tahun ini, tak serupiah pun anggaran itu terserap. “Kecuali baru 7 orang di Bantul itu saja,” katanya saat ditemui wartawan usai menjadi narasumber dalam acara sosialisasi pemanfaatan program jamkesus di Rumah Makan Parangtritis, Kamis (10/12) siang.
Agus mengatakan, kendala utama yang dialaminya memang ada pada aspek sosialisasi. Sebagai program baru, jamkesus memang kurang populer di kalangan masyarakat, terutama masyarakat penyandang disabilitas.
Setidaknya, dalam acara sosialisasi siang itu, beberapa penyandang disabilitas yang sengaja didatangkan mengakui hal tersebut. Bahkan di antara mereka mengaku belum mengetahui bahwa namanya masuk dalam daftar penerima jamkesus.
Menurut Agus, persoalan ini, salah satunya disebabkan oleh belum diedarkannya kartu jamkesus. Tapi, ia membantah jika hal ini mutlak kesalahan dari Bapel Jamkesos. Pasalnya, untuk membuat kartu itu, pihaknya menunggu data calon penerima dari pihak Pemkab.
Diakuinya, data yang diterimanya dari pihak Pemkab sejauh ini memang masih banyak kesalahan. “Padahal, untuk mencetak kartu, kami harus melakukannya secara massal. Jadi untuk mencetaknya, kami butuh semua data yang sudah clear,” imbuhnya.
Selain itu, ia pun menyayangkan pihak Puskesmas yang juga belum mengetahui detail program tersebut. Padahal, puskesmas adalah lembaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itulah, bukan alasan jika lantas Puskesmas berdalih tidak mengetahui program tersebut.
