Harian Jogja.com, BANTUL—Sejumlah elemen masyarakat di Bantul mengecam ulah anggota DPRD Bantul yang lebih mengutamakan kunjungan kerja (kunker) ketimbang menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2013.
Pegiat Masyarakat Transparansi Bantul (MTB), Irwan Suryono, menyatakan menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan yang sudah dua kali ditunda pengesahannya lebih penting ketimbang kunker ke luar daerah.
Promosi Santri Tewas Bukan Sepele, Negara Belum Hadir di Pesantren
“Bagaimana Dewan mampu menyelesaikan kebutuhan masyarakat jika membahas anggaran saja tidak mampu,” kata Irwan dalam rilis yang diterima Harian Jogja.com, Senin (30/9/2013).
Selain MTB, lembaga pemerhati anggaran Idea Jogja juga menyoroti kinerja wakil rakyat tersebut. Divisi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) Idea, Valentina Sri Wijiyati, mengatakan Dewan tak mampu memenuhi hak warga dalam hal anggaran pembangunan. “Bagaimana pembangunan mau jalan kalau anggarannya tidak ditetapkan,” ujarnya.
Ketua DPRD Bantul, Tustiyani, saat ditanya soal penyelesaian APBD Perubahan menolak berkomentar. “Jangan tanya saya dulu karena saya lagi rapat,” kata Tustiyani.
Anggota Banggar DPRD Bantul, Amir Syarifuddin, mengatakan molornya pembahasan APBDP diserahkan ke Ketua Dewan, Bupati dan Sekda. Menurutnya wajar bila molornya penetapan APBD dikritik banyak pihak. “Itu wajar dan mestinya begitu,” tutur politisi PKS tersebut.
Diberitakan sebelumnya, puluhan anggota Dewan memilih mengikuti kunjungan kerja kendati tengah membahas APBD Perubahan. Padahal pertengahan Oktober 2013, APBDP harus selesai.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
