PEMBANGUNAN DAERAH : Orientasi Pembangunan di DIY Belum Sinkron

Orientasi pembangunan di masing-masing kabupaten dan kota berbeda-beda.

Promosi 204,8 Juta Suara Diperebutkan, Jawa adalah Kunci

Harianjogja.com, JOGJA-Staf ahli Bappeda Murti Lestari Kamis (28/1) menilai belum ada keselarasan indikator pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota DIY. Akibatnya orientasi pembangunan di masing-masing kabupaten dan kota berbeda-beda.

Penilaian Murti itu muncul berdasarkan analisis yang telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda DIY) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Hal itu menurutnya terjadi akibat ketentuan perundangan yang belum mengatus secara jelas tentang kesesuaian target antara provinsi dengan kabupaten/kota.

“Selain itu dasar RPJMD didasarkan pada janji pimpinan daerah saat kampanye, jadi orientasi kebijakan pembangunannya berbeda,” kata dia.

Murti menambahkan, bila ada indikator yang sama untuk mencapai tujuan pembangunan, variabel pengukurnya berbeda. Hal ini membuat indikasi pembangunan di masing-masing kabupaten/kota dan daerah tak sinkron.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengakui memang masih ada kurangnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi ini membuat seakan-akan setiap daerah memiliki kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.
Pihaknya pun sudah mengajak setiap unsur pemerintahan untuk lebih mengetatkan koordinasi.
Namun Sultan mengatakan sebenarnya sudah ada kesepakatan antara Pemda dengan Pemkab dan Pemkot di DIY untuk membentuk sebuah tema yang sama setiap tahunnya. Tema besar ini menjadi program yang berlaku di tingkat provinsi, sementara setiap kabupaten/kota memiliki subtema masing-masing yang tetap sejalan dengan tema utama yang sudah disepakati.

“Jadi soal anggaran yang dibagi antara provinis dan kabuaten/kota itu sudah dilakukan koordinasi,” ujar dia.

Meskipun demikian, Sultan mengatakan setiap kabupaten/kota memang diberikan kesempatan membuat program spesial. Meskipun begitu program itu tetap harus berkorelasi dengan program yang dimiliki Provinsi.

Lebih lanjut, Sultan mengharapkan program yang disusun bisa berlangsung secara berkelanjutan sehingga bisa beramanfaat dalam jangka waktu yang lebih lama.

“Program-program ini jangan hanya setahun, kalau bisa multiyears, untuk itu eksekutif bisa berdialg dengan DPRD agar pembiayaan bisa dilakukan selama tiga hingga empat tahun,” imbuh dia.