SOLOPOS.COM - Rombongan empat menteri negara melakukan penyisiran dan peninjauan kawasan bebas kumuh yang berhasil dilakukan masyarakat di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Selasa (15/11/2017). (Holy Kartika N.S/JIBI/Harian Jogja)
Pembangunan Jogja dikagumi oleh 4 menteri
Harianjogja.com, JOGJA-Sejumlah menteri negara kagum dengan perubahan wajah permukiman di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo mulai bebas dari kumuh, Selasa (15/11/2016).
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dicanangkan pemerintah melalui pemberdayaan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) diharapkan dapat mengentaskan kawasan kumuh hingga 0% di tahun 2019 mendatang.
Keempat menteri yang meninjau dan berdialod dengan warga Kelurahan Karangwaru yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek. Keempat menteri ini melakukan peninjauan dan menyisir setiap kawasan permukiman yang berada di bantaran Sungai Buntung.
Keempat menteri yang meninjau dan berdialod dengan warga Kelurahan Karangwaru yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek. Keempat menteri ini melakukan peninjauan dan menyisir setiap kawasan permukiman yang berada di bantaran Sungai Buntung.
“Saya tidak menyangka Karangwaru bisa sampai seperti ini, meski baru lima tahun. Tempat ini harus dijadikan contoh untuk wilayah lain yang belum bebas dari kumuh,” ujar Puan Maharani.
Program nasional Kotaku merupakan program yang tidak sekadar menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, program IBM ini juga bekerjasama dengan Kementerian Desa.
Penataan kawasan permukiman di Kelurahan Karangwaru terbagi dalam enam segmen. Anggota Tim Inti Perencanaan Partisipatif, Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), Subandono mengungkapkan satu segmen sudah dibangun secara swadaya bersama masyarakat dan didukung oleh Kementerian PU. Segmen kedua juga dilakukan pembangunan jembatan penghubung antar kampung.
Sedangkan segmen tiga masih belum dilakukan penataan, demikian juga dengan beberapa segmen lainnya. Menanggapi belum dibangunnya beberapa segmen yang lain, Menteri PUPR akan segera membantu merampungkannya.
“Setiap kali terjadi hujan lokal yang terjadi di wilayah Sleman, kampung kami selalu terendam banjir. Tapi kini mulai berkurang, hanya di wilayah yang agak selatan yakni di segmen tiga yang masih belum dibangun, sehingga kalau hujan beberapa rumah terendam,” ujar Subandono.
Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo menambahkan selama lima tahun ditargetkan ada 23.000 hektare kawasan kumuh seluruh Indonesia yang akan dilakukan penataan dan semua berbasis IBM. Hartoyo mengungkapkan kawasan kumuh yang ditangani ada 2.500 hektare dan sisanya tergolong kumuh ringan. Jadi, kata dia, ada dua upaya yang dilakukan yakni preventin dan kuratif.
Adapun anggaran yang disiapkan ileh pemerintah untuk mengentaskan kawasan kumuh di Indonesia yakni mencapai Rp10 triliun. Di mana dana itu akan disalurkan ke setiap provinsi, kabupaten dan masyarakat.
“Total ada 269 kota selama lima tahun yang akan dilakukan penataan. Untuk Jogja, nilainya [anggaran] nanti tergantung perencanaannya,” imbuh Hartoyo.