Harianjogja.com, JOGJA– Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta mengklaim kebijakan pembatasan bahan bakar minyak khususnya solar bersubsidi tidak menghambat aktivitas nelayan di daerah setempat.
Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Suwarman Partosuwiryo mengatakan hingga saat ini kapal milik nelayan di DIY masih tercukupi dengan kuota solar bersubsidi yang telah ditetapkan sebanyak 32.000 liter per bulan.
Promosi Keturunan atau Lokal, Mereka Pembela Garuda di Dada
“Sebab, untuk di DIY sendiri kapal-kapal penangkap ikan masih banyak yang di bawah 30 gross ton, sehingga dengan kuota yang telah ditetapkan setiap bulan selama 2014 ini masih aman,” katanya, Jumat (8/8/2014).
Menurut dia, terkait dengan kebijakan pembatasan kuota solar bersubsidi tersebut, pihaknya masih akan mensosialisasikan kepada pemilik kapal di DIY dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat.
“Setelah kami mendapatkan surat edaran dari PT Pertamina mengenai kebijakan pembatasan itu, kami langsung membuat surat ke masing-masing kabupetn,” kata dia.
Ia mengatakan untuk kapal jaring apung kapasitas kecil membutuhkan sedikitnya 20 liter solar. Sehingga dengan kuota yang ada saat ini masih dapat mengakomodasi kebutuhan rata-rata kapal di DIY.
Meski kouota solar masih mencukupi, pihaknya mengkhawatirkan apabila justru kapal-kapal besar dengan kapasitas 30 gross ton dari wilayah luar lain masuk di DIY, khususnya di Pelabuhan Sadeng, Gunungkidul. Dengan demikian akan mengurangi jatah solar bagi kapal-kapal DIY.
Menurut dia, dengan kebijakan pembatasan solar bersubsidi secara nasional, akan berpengaruh besar terhadap kapal-kapal di pelabuhan-pelabuhan besar.
“Justru kami harus mengantisipasi apabila kapal-kapal dari Cilacap, Tegal Prigi Banyu Wangi akan masuk ke DIY khususnya di Pelabuhan Sadeng untuk memperoleh solar,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
