PEMBATASAN HOTEL: Pemprov DIY Tolak Usulan PHRI

Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/dok)

JOGJA – Pemprov DIY menolak adanya pembatasan jumlah hotel di daerah ini seperti yang diusulkan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Sekretariat Daerah Pemprov DIY, Andung Prihadi, Jumat (17/2/2012) menyatakan, jumlah hotel di Jogja saat ini masih memadai untuk ditambah meski diakuinya khusus di Kota Jogja mulai padat. Pasalnya, pemerintah sudah mendesain sejumlah rencana jangka panjang mengenai pertumbuhan wisatawan di Jogja.

Promosi Banjir Kiper Asing Liga 1 Menjepit Potensi Lokal

Jumlah wisatawan yang masuk ke daerah ini diprediksi kuat terus bertambah seiring adanya rencana sejumlah pembangunan yang dapat memicu meningkatnya kunjungan ke Jogja. Misalnya pembangunan bandara Kulonprogo yang dapat menampung 5,6 juta penumpang. Karenanya kata dia, rencana perijinan yang melibatkan pertimbangan PHRI yang bakal berdampak pada pembatasan jumlah hotel tersebut diyakini bakal menghambat investasi. “Padahal kami itu sudah punya rencana jangka panjang berapa kunjungan yang akan masuk. Saat ini saja ada 3,1 juta penumpang yang keluar masuk bandara setiap tahun. Kalau adanya pembatasan, kesannya malah pemerintah menghambat investasi di Jogja,” terang Andung.

Andung meyakinkan, rencana jangka panjang kepariwisataan DIY tersebut telah melalui sejumlah kajian. Dari kajian tersebut, DIY masih mampu menampung hingga enam juta kunjungan. Lantaran jumlah kamar penginapan terbatas, akibatnya banyak wisatawan saat liburan terpaksa mencari penginapan ke daerah tetangga seperti Solo. Karenanya okupansi hotel sekitar 60 persen pada hari biasa masih sangat memadai bila jumlah kamar ditambah.

“Kami menentukan rencana lima tahun mendatang itu juga berdasarkan kajian. Kalau saat ini masih diperlukan pembangunan hotel untuk mengantisipasi lima tahun mendatang. Kalau sekarang tidak ada penambahan bagaimana nanti di masa mendatang,” ujarnya.

Terkait kapasitas di Kota sudah mulai jenuh dengan keberadaan hotel, sejauh ini pemerintah sudah mengarahkan pembangunan ke daerah lain seperti Gunungkidul dan Bantul. Hanya saja menurutnya, investor tetap memilih Kota. Misalnya tahun ini, tiga investor yang akan membangun hotel lebih memilih Kota Jogja ketimbang daerah lain. Kendati demikian pemerintah terus mengupayakan investasi ke daerah lain untuk pembangunan resort, misalnya di Gunungkidul. Saat ini rencana investasi oleh pemilik modal asing untuk membangun resort tengah berjalan.

Pembangunan resort di daerah pinggiran sangat potensial sebab dibutuhkan suasana khas desa yang alami. Resort ini dapat disewakan dalam jangka waktu tertentu. Sangat cocok ditempati oleh kelomok khusus seperti lansia, atau peneliti yang ingin menetap selama beberapa bulan. “Justru kalau resort suasananya harus desa sekali, misalnya jalannya harus seperti lereng untuk transportasi sepeda. Potensi ini yang sekarang diarahkan di DIY,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua PHRI Herman Toni mengatakan, pemerintah sebaiknya tak hanya mempertimbangkan sektor investasi di bidang wisata tanpa melihat kondisi persaingan tak sehat bisnis hotel di daerah ini. “Amat disayangkan kalau ada yang lebih mementingkan masuknya investasi di bidang perhotelan dan menutup mata terhadap bisnis perhotelan yang sedang berdarah-darah. Saya kira investasi tidak hanya dibidang perhotelan. Pariwisata amat luas meliputi berbagai sektor seperti transportasi, perikanan, peternakan, kerajinan,” ujarnya.

JIBI/Harian Jogja/Bhekti Suryani