SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembelian solar (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)
Harianjogja.com, BANTUL – Kebijakan pemerintah membatasi konsumsi solar bersubsidi untuk masyarakat tidak hanya berdampak bagi bisnis usaha jasa transportasi saja melainkan juga mengancam sektor pariwisata. Sementara pemberlakukan kebijakan pemerintah sampai saat ini belum ada kejelasan untuk wilayah Bantul dan juga DIY.
Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono menguatirkan sektor pariwisata akan ikut terpuruk menurunnya wisatawan domestik karena dampak bakal naiknya biaya transportasi darat yang harus mengejar harga solar non subsidi.
“Pariwisata ini kan punya andil besar dalam perekonomian. Ini yang musti dikuatirkan,”katanya, Sabtu (9/8/2014).
Deddy yakin kebijakan pembatasan solar bersubsidi akan berdampak luas salah satunya tarif sewa atau carter bus sejumlah pihak penyedia swasta
karena harus membeli solar non subsidi. Ujung-ujungnya wisatawan yang akan dibebankan untuk mengejar harga solar.
“Artinya akan ada pengaruh menurunnya minat wisatawan berkunjung ke DIY,” ujarnya.
PHRI berharap kebijakan pembatasan solar bersubsidi menjadi pertimbangan ulang pemerintah.
“Kalau pemerintah saat ini sedang defisit hendaknya jujur pada rakyat. Kalau mau menaikkan BBM hendaknya ada sosialisasi dengan penjelasan sehingga tidak menganggu kelangsungan usaha pariwisata,” imbuh Dedy.
Ia menambahkan meski ada kebijakan pembatasan solar berubsidi diperkirakan tidak akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan khusus dari luar negeri karena biaya berkunjung ke Indonesia relatif murah ditambah terpuruknya nilai rupiah terhadap mata uang dolar ataupun Euro.
“Tapi kunjungan wisatawan domestik yang akan kena dampaknya. Dan wisatawan asing belum mampu mengalahkan jumlah kunjungan wisatawan domestik,” ujar pemilik Hotel Ruba Grha.