PEMBEBASAN VISA : Sambut 147 Negara, Ini Persiapan Sleman

Pembebasan visa peluang mendongkrak sektor pariwisata

Harianjogja.com, SLEMAN– Kebijakan bebas visa bagi 147 negara menjadi peluang bagi sektor pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing yang datang. Meski begitu, perlu diantisipasi efek negatif dari kebijakan tersebut.

Promosi Isra Mikraj, Mukjizat Nabi yang Tak Dipercayai Kaum Empiris Sekuler

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sleman AA Ayu Laksmidewi mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan strategi menghadapi penerapan kebijakan bebas visa bagi 147 negara. Strategi yang akan dilakukan, katanya, diyakini mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Sleman.

“Salah satu strategi yang kami laksanakan misalnya, melakukan perbaikan dari sisi manajemen dan pengelolaan pariwisata. Selain itu, kami juga akan meningkatkan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) para pengelola wisata yang ada di Sleman,” tutur Ayu, Rabu (6/4/2016).

Menurut dia, perbaikan tersebut penting dilakukan untuk mengasah keunggulan dan keunikan objek wisata di Sleman. Dia menambahkan, kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia umumnya dilatarbelakangi alasan tertentu. “Salah satunya mencari sesuatu yang berbeda dari daerah lain. Makanya, pengelola objek wisata akan ditantang untuk menampilkan beragam wisata khas Sleman,” ujarnya.

Dispar, katanya, akan membantu pengemasan objek wisata agar lebih menarik. Jika objek-objek wisata yang ada dikemas secara baik dan menarik hal itu akan menjadi ruang promosi sendiri bagi pariwisata di Sleman.

“Dengan kebijakan bebas visa itu promosi objek wisata dapat terbuka dan menjadi tantangan bagi dunia pariwisata. Semua unsur harus saling membantu mulai pemerintah, masyarakat, dan stakeholder wisata,” tutur Ayu.

Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan meski kebijakan bebas visa bisa menjadi peluang promosi wisata namun pihaknya juga mengantisipasi sisi negatif dari kebijakan tersebut. Dampak negatif yang mungkin muncul dari kebijakan itu di antaranya potensi kriminalisasi yang tinggi, penyelundupan narkoba dan barang-barang illegal lainnya.

“Kami fokus pada sisi positif kebijakan itu sementara sisi negatifnya bekerjasama dengan instansi terkait yang melakukan pengawasan,” ujar Sri.