PEMDA DIY : Biaya Pegawai Naik, Kemiskinan Meningkat

Pemda DIY mencatat tingginya angkanya kemiskinan dan pengangguran.

Harianjogja.com, JOGJA-Angka kemiskinan dan pengangguran di DIY tahun ini meningkat. Pemda DIY belum memiliki solusi untuk mengatasinya, karena tidak ada anggaran.

Promosi Gonta Ganti Pelatih Timnas Bukan Solusi, PSSI!

“Dana untuk menangani kemiskinan tahun ini tidak ada,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Tavip Agus Rayanto disela-sela rapat harmonisasi APBD Perubahan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Jumat (25/9/2015)

Tavip mengatakan berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan DIY tahun ini meningkat 0,36%. Jika 2014 warga miskin 507.500 jiwa, tahun ini menjadi 520.100 jiwa. Ia juga tidak memungkiri angka pengangguran terbuka di DIY meningkat drastis mencapai 85.000 orang.

Tavip beralasan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran karena kondisi ekonomi global, sehingga pertumbuhan ekonomi di DIY ikut melemah. “Lapangan kerja pun semakin sempit,” katanya. Tidak hanya itu, alasan lain dikatakan Tavip karena ada perubahan kebijakan terkait pencairan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos).

Menurutnya, banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mencairkan dana hibah karena takut. Kebijakan yang dimaksud Tavip adalah tentang pencairan dana hibah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23/2014, bahwa penerima hibah dan bansos harus berbadan hukum.

Meski sudah ada Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri soal hibah dan bansos, namun diakui Tavip, kepala SKPD tidak ingin mengambil resiko karena SE dinilai bukan produk hukum. “Padahal program pengentasan kemiskinan banyak dari bansos dan hibah,” katanya.

Namun, disisi lain, anggaran belanja dan tunjangan pegawai Pemda DIY dalam APBD Perubahan 2015 meningkat 3,35%. Belanja pegawai di APBD murni sebesar Rp526, 6 miliar, naik Rp28,1 miliar menjadi Rp554,7 miliar di APBD Perubahan.

Tavip mengatakan anggaran pegawai meningkat yang diusulkan dalam APBD perubahan terkait adanya pegawai yang mutasi. Ia mengaku anggaran pegawai cadangan sebelumnya sudah diantisipasi dalam pembahasan APBD Murni, namun saat itu tidak disetujui dewan.

“Cadangan pegawai tambahan dan tunjangan harus dialokasikan sendiri, itu belanja wajib,” kata dia.
Sementara pendapatan daerah diakui Tavip juga belum maksimal. Sampai tiga bulan menjelang akhir tahun pajak daerah belum memenuhi target. “Pajak kendaraan bermotor saja baru 60%,” ujarnya.

Sementara itu anggota DPRD DIY, Sukarman mengatakan hibah dan bansos berpengaruh besar terhadap peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Namun faktanya ada sekitar Rp500 miliar lebih bansos tidak dicairkan gara-gara kebijakan baru.

Dia berharap, jika aturan pencairan dana hibah dan bansos tidak ada perubahan, maka pada 2016 mendatang, semua SKPD DIY wajib menyusun program kegiatan yang pro rakyat. “Tahun ini kegiatan pro rakyat diambil dari hibah bansos, maka tahun depan harus membuat anggaran khusus kemiskinan,” kata politikus Partai Golkar ini.