Pemda DIY Klaim Kerugian Bencana Rp200 Miliar

Pemda DIY hitung kerugian akibat bencana.

Harianjogja.com, JOGJA–Kerugian akibat Siklon Tropis Cempaka yang menerjang beberapa wilayah DIY beberapa waktu lalu mencapai kurang lebih Rp200 miliar. Kerusakan terparah meliputi infrastruktur jembatan, jalan, talut sungai dan rumah.

Promosi Uniknya Piala Asia 1964: Israel Juara lalu Didepak Keluar dari AFC

“Kerugian bukan hanya fisik tapi seseorang tidak bisa kerja juga dihitung. Tapi lebih banyak kerusakan. Saya sudah perintahkan silakan pilah-pilah mana yang menjadi penanganan darurat dan mana yang penanganan recovery,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi di kantornya, Kamis (7/12/2017).

Lokasi kerusakan infrastruktur terbanyak dan terparah ada di Kabupaten Bantul dengan jumlah kerugian mencapai Rp102 miliar, lalu disusul Gunungkidul dengan jumlah Rp43 miliar, Kulonprogo senilai Rp15 miliar, Kota Jogja (Rp13,9 miliar), dan Sleman (Rp13,2 miliar).

Dirinya melanjutkan, yang dimaksud dengan penanganan bencana secara darurat adalah menyelamatkan warga yang terdampak, membuka akses yang sempat tertutup dan berbagai usaha lain. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana adanya.

Untuk infrastruktur yang rusak, mantan Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY itu mengatakan tidak bisa dilakukan segera. Mesti ada perencanaan dan dana yang mencukupi. Perbaikan akan dilakukan pada tahap berikutnya. Saat ini fokus ditujukan kepada penanganan darurat.

Terkait masalah perbaikan sarana dan prasarana yang hancur akibat badai, Gatot mengatakan jika hanya mengandalkan APBD semata akan kesulitan. Ia menyatakan komunikasi ke Pemerintah Pusat mengenai hal tersebut sudah terus dilaksanakan.

“Komunikasi sudah. Nanti menteri PU dan RI 1 (Joko Widodo) kan akan berkunjung melihat lokasi bencana. Kita lihat lah seperti apa suportingnya. Saya yakin mesti pak Presiden respon bantu DIY,” katanya.

Sedangkan perbaikan rumah penduduk yang hancur, ia menyatakan ada beberapa metode. Bagi rumah yang berada di kawasan rawan bencana akan direlokasi. Sementara yang tidak dan sifatnya harus membangun kembali dibutuhkan skema-skema tertentu. Saat ini Pemda DIY belum membahas hal tersebut.

Sementara sawah yang hancur lebur, Gatot mengatakan ada mekanisme bantuan dari Kementerian Keuangan yang bernama Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3). Namun ia mengakui prosesnya agak lama dan diperuntukkan khusus untuk lahan yang akan panen. Di luar itu, mau tidak mau ditanggung secara pribadi.

Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Krido Suprayitno mengatakan pihaknya akan membuat jadwal terkait pelaksanaan tanggap darurat bencana mengingat waktunya yang terbatas.

Masa tanggap darurat sendiri berlaku hingga 14 Desember 2017. Jika sampai saat itu semua langkah perbaikan belum usai, BPBD DIY akan melakukan kajian untuk menentukan apakah masa perbaikan darurat perlu diperpanjang atau langsung memasuki tahap transisi.