PEMDA DIY : Pajak Kendaraan Menurun, PAD Ikut Terdampak, Apa Solusinya?

Pemda DIY putar otak cari PAD

Harianjogja.com, JOGJA — Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan DIY Gatot Saptadi Kamis (12/5/2016) mengakui pendapatan dari pajak kendaraan menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY. Namun dia menilai sudah saatnya DIY mencari alternatif pendapatan lain karena tak selamanya sektor ini bisa diandalkan.

Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat

“Kita tidak bijaksana kalau hanya memikirkan pendapatan dari pajak daerah, harus memikirkan inovasi yang lain lagi,” kata dia, Kamis (12/5/2016)

Gatot menuturkan ada berbagai alternatif yang saat ini sedang dikaji Pemda DIY. Antara lain dari retribusi, perizinan penggunaan wilayah pertambangan maupun menyewakan aset daerah yang dimiliki DIY. Namun dia menegaskan tak semua sektor itu akan dimaksimalkan. Pemda akan memilih sektor-sektor yang dinilai memiliki dampak negatif paling minim sebagai sumber tambahan PAD.

“Kita tidak bisa membabi buta dalam mencaru pendapatan, harus tertata,” imbuh dia.

Salah satu yang sektor yang paling memungkinkan untuk digenjot dalam waktu dekat menurut mantan Pejabat Bupati Sleman ini adalah optimalisasi aset daerah. Optimalisasi yang dimaksud adalah menyewakan aset-aset daerah yang dimiliki DIY.

Dia mencontohkan menyewakan mess Pemda DIY yang ada di Kaliurang kepada masyarakat. Pendapatan dari penyewaan aset daerah semacam itu diakuinya terbilang kecil namun bila dapat dioptimalkan bukan tidak mungkin hasil dari sewa aset itu cukup untuk menutupi kekurangan PAD DIY.

Selain itu, DIY juga masih berharap dari dana transfer dari pemerintah pusat. Besaran dana transfer dari pemerintah pusat disesuaikan dengan kinerja Pemerintah Daerah. Bila kinerja Pemda DIY diniali baik insentif yang didapat cukup besar dan bisa menjadi tambahan lain bagi keuangan DIY.

“Yang penting kita juga melakukan efisiensi. Tahun depan memang ada penambahan pegawai dari guru SMA, tetapi kembali ke porsi belanjanya.  Porsi belanja yang harus ditata, dari sisi perencanaan pembangunan juga harus dicermati kembali,” beber Gatot.