Pemda Serahkan Urusan Sarkem ke Pemkot Jogja

Pemda DIY menyerahkan keputusan terkait dengan Pasar Kembang (Sarkem) kepada Pemerintah Kota Jogja.

Promosi Piala Dunia 2026 dan Memori Indah Hindia Belanda

Harianjogja.com, JOGJA – Pemda DIY menyerahkan keputusan terkait dengan Pasar Kembang (Sarkem) kepada Pemerintah Kota Jogja. Mereka akan menanti langkah Pemkot Jogja sebelum melakukan kebijakan terkait perkampungan yang dikenal sebagai lokalisasi terselubung di Jogja.
Ditemui di Royal Ambarrukmo Hotel Senin (7/3/2016), Sultan mengatakan berdasarkan lokasi wilayah Sarkem masuk dalam wilayah Pemkot Jogja. Karena itu pihaknya tak mau memberikan instruksi bila Pemkot tak berinisiatif melakukan koordinasi dengan Pemda.

Sultan menyindir langkah Pemkot Jogja yang tak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan penutupan Sarkem lantaran merasa tak pernah membuka. Padahal langkah serupa sebenarnya pernah dilakukan beberapa tahun silam.

“Seperti di Kotagede, lokalisasi Sanggrahan itu kan sudah ditutup dulu-dulu,” tutur dia.

Meskipun demikian, Sultan mengatakan penertiban Sarkem mesti dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya tidak semua penghuni Sarkem identik dengan dunia prostitusi. Ada wilayah perkampungan di situ yang selama ini tak terkait dengan bisnis gelap itu.

Untuk melakukan penertiban pun dia menyarankan Pemkot Jogja untuk berhati-hati dan memilih. Sebab menurutnya praktik prostitusi tak hanya bisa ditemui di Sarkem saja.

“Penghuni Sarkem tidak mesti orang nakal lho, jangan salah. Kalau prostitusi kan ada di mana-mana, di hotel juga ada,” kata dia.

Lebih lanjut Sultan tak menampik bila revitalisasi Malioboro nantinya akan menyentuh kawasan Sarkem. Namun menurutnya hal itu masih lama dan membutuhkan proses panjang. Saat ini mereka tengah fokus pada penataan wajah Malioboro terlebih dahulu sebelum menyentuh aspek yang lebih mendalam.

“Itu nanti tergantung kota maunya gimana, Saya kan enggak mungkin melakukan instruksi tanpa koordinasi dari Kota, mengko ndak dikiro ngerebut wewenang,” imbuh Sultan.