PHL yang diberhentikan diminta mengikuti seleksi selanjutnya.
Harianjogja.com, BANTUL–Bupati Bantul Suharsono menegaskan keputusan pemberhentian ratusan Pekerja Harian Lepas (PHL) Pemkab Bantul bukan karena alasan politik. Ia menyatakan tidak punya pikiran sama sekali untuk mematikan lawan politik atau partai oposisi pemerintahannya.
Promosi Tragedi Kartini dan Perjuangan Emansipasi Perempuan di Indonesia
“Kalau saya tunjuk langsung mana yang diberhentikan, apa dasar saya? Maka saya serahkan ke Polda untuk evaluasi, saya tidak tahu menahu, tidak intervensi. Saya tidak punya pikiran mengurangi orang dari partai x, mematikan lawan, oposisi saya,” katanya, Kamis (11/1/2018).
Seperti diberitakan, dalam aksi protes puluhan PHL di gedung DPRD pada Rabu (10/11/2018), massa menyebut, mayoritas pekerja yang dipecat Pemkab Bantul merupakan simpatisan PDIP. Partai berlambang banteng tersebut diketahui merupakan partai kompetitor alias oposisi pemerintahan yang berkuasa saat ini.
Baca juga : Bau Politik Menyeruak di Balik Pemecatan Pekerja Harian Lepas di Bantul
Suharsono mengakui apa yang dilakukannya ini merupakan langkah pengurangan pegawai untuk menekan anggaran. Ia beralasan tahun ini Pemkab Bantul cukup kerepotan karena mengalami defisit anggaran sebesar Rp318 miliar. Langkah ini menurutnya merupakan salah satu upaya penghematan.
Apalagi menurutnya setelah didata ulang oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), ia menemukan beberapa OPD yang kelebihan namun ada juga yang kekurangan PHL. “Ya saya ingin jangan sampai kami [Pemkab] mengeluarkan gaji itu muspro [sia-sia],” imbuhnya.
Baca juga : Dipecat Pemkab Bantul, Pekerja Harian Lepas Demo ke DPRD
Suharsono juga mempersilakan para PHL yang tidak lulus uji psikotes untuk mengikuti pendaftaran PHL yang dibuka mulai hari ini. Sebab ia menyebut mungkin saja para PHL yang tidak lolos tersebut dikarenakan kualifikasi yang ia miliki tidak sesuai dengan kebutuhan OPD tempat ia bekerja selama ini. Ia juga berjanji akan memprioritaskan menerima PHL yang berstatus warga Kabupaten Bantul. “Makanya daftar ada syarat melampirkan KTP. Biar kami bisa mengurangi pengangguran di sini,” ujarnya.
Baca juga : Dipecat Pemkab, PHL Bantul Segel Stadion Sultan Agung
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
