PEMILU 2014 : 2.295 KPPS Bantul Disiapkan Rp5 miliar

Harianjogja.com, BANTUL-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul menyatakan paling lambat pembentukan Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 9 Maret 2014.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) diimbau segera berkoordinasi dengan kepala desa dan dukuh untuk menentukan tujuh nama untuk anggota KPPS yang telah disiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Komisioner KPU Bantul Arif Widayanto Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu mengatakan sebanyak 75 PPS di Bantul tinggal memiliki waktu empat hari ke depan untuk segera membentuk KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara.

Pemilu legislatif 9 April nanti dibutuhkan 11.475 tokoh masyarakat untuk dipilih sebagai anggota KPPS untuk sebanyak 2.295 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bantul.

“Jumlah itu akan ditambah 4.590 personel dari Perlindungan Masyarakat (Linmas),” kata Arif ditemui Harianjogja.com, Selasa (4/2/2014).

Arif menambahkan, komposisi KPPS di tiap TPS terdiri dari lima masyarakat umum ditambah dua dari Linmas yang akan bertanggung jawab lancarnya pemungutan suara.
Menurut dia, masa kerja KPPS terhitung sampai berakhirnya tahap penghitungan suara di tingkat PPS atau desa.

KPU Bantul telah menyiapkan anggaran untuk honarium KPPS sekitar Rp17 miliar untuk pemilu legislatif hingga dicadangkan dua putaran untuk pemilihan presiden (Pilpres).

“Khusus Pileg ini anggaran disediakan langsung dari APBN sekitar Rp5 miliar,” tambah aktivis pemuda asal Sanden Bantul ini.

Honorarium tujuh anggota KPPS nanti terperinci untuk ketua sebesar Rp400.000 dan enam anggota masing-masing Rp300.000.

Arif berharap dalam pembentukan KPPS nanti faktor usia dan kemampuan ketelitian tiap personal bisa menjadi dasar menentukan pengisian penyelenggara pemilu agar kecermatan bertugas dapat dicapai.

“Yang tidak boleh lupa KPPS ini juga harus bisa menjaga netralitas dari semua parpol,” ungkapnya.