SOLOPOS.COM - Kepala Disnakertrans DIY Sigit Sapto Rahardjo (pakai kacamata) saat menghadiri acara Syawalan Pemkab Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, Kamis (23/7/2015).(JIBI/Harian Jogja/David Kurniawan)

Pemkab Bantul untuk pernyataan yang dilontarkan dipertanyakan

Harianjogja.com, BANTUL– Aktivis anti-korupsi memprotes pernyataan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Sigit Sapto Rahardjo mengenai proyek pembangunan infrastruktur bermasalah yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. Mereka melayangkan surat ke gubernur hingga presiden untuk mengabarkan pola pikir pejabat daerah mengenai korupsi.

Promosi Antara Tragedi Kanjuruhan dan Hillsborough: Indonesia Susah Belajar

Sejumlah aktivis yang menamakan diri Gerakan Anti-Korupsi Yogyakarta (GAKY) yang terdiri dari sejumlah organisasi antikorupsi di Jogja pada Kamis (4/2/2016) menyerahkan surat ke Pjs Bupati Bantul Sigit Sapto Rahardjo.

Surat tersebut memuat pernyataan Sigit Sapto Rahardjo yang dikutip dari media Harian Jogja terbitan 25 Januari 2016. Sigit kepada Harian Jogja mengatakan temuan BPK ihwal adanya pembangunan infrastruktur di Bantul yang tidak sesuai spek merupakan hal biasa.

“Enggak ada indikasi penyelewengan. Walaupun misalnya beberapa proyek fisik tidak sesuai spek. Biasa kan ada pembangunan ditemukan sedikit di beberapa bagian yang speknya kurang,” kata Pjs Bupati Sigit Sapto Rahardjo kala itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya