Pemkab Bantul menilai ada tiga instansi yang memiliki nilai rendah.
Harianjogja.com, BANTUL- Tiga instansi pemerintah di Kabupaten Bantul mendapat nilai terendah di bidang kinerja pemerintahan.
Promosi Ayo Mudik, Saatnya Uang Mengalir sampai Jauh
Pemkab Bantul Rabu (28/1/2015) siang mengumumkan 32 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diluar kecamatan yang kinerjanya telah dinilai. Hasilnya, ada tiga SKPD yang berada di urutan terendah dalam perolehan nilai. Pertama Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Sekretarian DPRD Bantul.
Kepala Sekda Bantul Riyantono menyatakan penilaian itu dilakukan pada awal tahun ini. Ia membentuk tim rahasia berjumlah lima orang. Tim ini menggunakan empat kriteria untuk mengukur kinerja SKPD. Yaitu perencanaan kegiatan, pelaksanaan, capaian kinerja dan evaluasi. Masing-masing kriteria diberi bobot angka.
Misalnya perencanaan berbobot 20, untuk melihat apakah kegiatan yang direncanakan SKPD sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan atau tidak. Lalu capaian kinerja misalnya melihat apakah ada bukti fisik dari kegiatan yang telah dilakukan serta apakah kegiatan itu dilaksanakan tepat waktu.
“Ada lo kegiatan yang dijadwalkan triwulan satu tapi baru terlaksana di triwulan empat, pelaksanaan kegiatan ini bobotnya 30,” jelas dia.
Evaluasi kegiatan juga dinilai apakah kegiatan itu menjadi temuan lembaga auditor serta bagaimana penyelesaiannya. Penilaian ini dilakukan setelah tim mengumpulkan data dari 32 SKPD. Tim kata Toni sejauh ini tidak mengonfirmasi hasil temuan mereka ke SKPD terkait. Kendati beberapa instansi berada di urutan terendah Toni sapaan akrab Riyantono menyatakan, tidak akan memberikan sanksi melainkan hanya sebagai peringatan untuk berbenah.
“Jadi yang berada di urutan terendah itu bukan berarti buruk,” papar dia.
Sementara itu tiga SKPD, pertama Dinas Sumber Daya Air (SDA), Kantor Arsip dan Dinas Perhubungan Bantul berada di urutan tiga teratas. Ke tiga instansi ini memperoleh sertifikat atas kinerjanya.
Kepala BKK Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Djoko Sulasno Nimpuno mengatakan perencanaan kinerja di lembaganya bermasalah karena adanya pergantian staf di bidang Bina Program yang selama ini menyusun kegiatan.
“Belum lama inikan staf kami dipindah ke Dinas Tenaga Kerja, penggantinya belum bisa apa-apa menggunakan komputer saja sulit, itu yang membuat masalah,” ungkap Djoko.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertanhut)Kabupaten Bantul Partogi Dame Pakpahan mengatakan berganti-gantinya pelaksana tugas Kepala Dispertanhut Bantul mengakibatkan perencanaan anggaran kacau.
“Saya masuk ke sini [Dispertanhut] itu perencanannya sudah ada, dan banyak yang tidak sesuai dengan RPJMD, makanya kami baru dapat memperbaiki perencanaan saat anggaran perubahan 2014. Tapi dari poin evaluasi nilai kami 100,” dalih Partogi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
