Pemkab Bantul Klaim Telah Memperbaharui Data Warga Miskin Rutin

Foto Ilustrasi
JIBI/Harian Jogja/Antara

BANTUL-Pemerintah Kabupaten Bantul meng-update atau memperbaharui data warga miskin tiap tahun untuk program pengentasan kemiskinan dari pemerintah setempat.

Promosi Mimpi Prestasi Piala Asia, Lebih dari Gol Salto Widodo C Putra

“Meskipun ada data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS), namun kami terus update data karena sebagai acuan kami untuk menanggulangi kemiskinan dari program di daerah,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Riyantono, Sabtu (29/6/2013).

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya membantah jika pendataan kemiskinan oleh Pemkab disinggung sebagai data perbandingan atau saingan terhadap data kemiskinan versi BPS yang tidak diupdate setiap tahun.

“Bukan seperti itu, dan kenapa bisa berbeda, karena indikator untuk menentukan keluarga miskin dengan BPS berbeda. Kalau pemkab ada 11 indikator, di antaranya sisi pendapatan yakni sebesar Rp264 ribu per orang per bulan dalam satu keluarga,” katanya.

Meski demikian, kata dia, pihaknya tidak mempermasalahkan perbedaan data keluarga miskin dengan BPS, dan program bantuan apapun dari pemerintah pusat tetap dijalankan meski dengan risiko berpotensi menimbulkan persoalan baru.

“Seperti BLSM itu kan datanya dari pemerintah pusat melalui BPS, jadi jika ada selisih data atau bantuan tidak tepat sasaran, mau tidak mau pemkab harus menangani dengan mencarikan solusinya,” katanya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Bappeda Bantul, Fauzan Mulawarman mengatakan, data keluarga miskin di Bantul hingga akhir 2012 sebanyak 40.511 kepala keluarga (KK) miskin dan 38.199 KK rawan miskin.

Dari 17 kecamatan, jumlah kemiskinan terbanyak terdapat di Banguntapan yakni 3.783 KK dari total 28.003 KK (13,51 persen), Kasihan sebanyak 3.777 dari 30.403 KK (12,42 persen), dan Kecamatan Sewon sebanyak 3.744 dari 26.375 (14,20).

Menurut dia, berdasarkan data BPS jumlah keluarga miskin di Bantul lebih banyak yakni mencapai 88.611 KK sesuai rumah tangga sasaran (RST) penerima bantuan dari pusat seperti BLSM dan beras untuk rakyat miskin (raskin).

Sedangkan data warga miskin milik Pemkab dimanfaatkan untuk berbagai program percepatan pengentasan kemiskinan di antaranya melalui pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan paket program padat karya.