SOLOPOS.COM - Ilustrasi anggaran (amazingproject.org)
Pemkab Bantul hanya memberikan dana terbatas untuk operasional.
Harianjogja.com, BANTUL –– Meski diposisikan sebagai garda depan tanggap bencana di Bantul, relawan anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Bantul dipastikan tetap tak akan menerima uang kesejahteraan sepeser pun. Pihak Pemkab Bantul menegaskan tidak akan menganggarkan alokasi untuk hal itu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 mendatang.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto. Kepada wartawan usai menghadiri pelantikan pengurus FPRB Bantul di Pendopo Parasamya, ia menegaskan tak akan ada anggaran kesejahteraan untuk setiap relawan.
Menurutnya, spirit dibentuknya FPRB sendiri bukanlah semangat materiil. Sejak awal, latar belakang dibentuknya FPRB adalah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan akan terjadinya bencana.
Menurutnya, spirit dibentuknya FPRB sendiri bukanlah semangat materiil. Sejak awal, latar belakang dibentuknya FPRB adalah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan akan terjadinya bencana.
“Jadi berbeda dengan Tim SAR yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah, FPRB lebih bersifat swadaya,” kata Dwi.
Meski begitu, bukan berarti Pemerintah Kabupaten lepas tangan sepenuhnya. Kendati tak menganggarkan alokasi dana kesejahteraan untuk tiap relawan, Dwi mengklaim telah menyiapkan alokasi anggaran khusus FPRB Bantul secara institusional. Dijelaskannya, satu-satunya anggaran yang disiapkan untuk FPRB di tahun 2017 mendatang sekitar Rp40 juta. Ia mengklaim dana itu mengalami peningkatan dibanding tahun ini yang hanya sekitar Rp30 juta saja.
Tak hanya itu, dirinya juga menegaskan alokasi dana desa ini dapat pula dimanfaatkan untuk tanggap dan darurat bencana. Hanya saja, bencana yang dimaksud di sini merupakan bencana yang berlingkup desa saja.Suatu Saat Anggaran Diusulkan
Terkait hal itu, Bupati Bantul Suharsono mengaku tengah meningkatkan kesejahteraan relawan. Meski hingga kini belum ada wacana penganggarannya, dia berjanji suatu saat anggaran itu pasti akan diusulkan.
“Mereka adalah garda terdepan kesiapsiagaan bencana di Bantul. Sudah seharusnya kalau kesejahteraan mereka juga jadi prioritas kami [Pemkab Bantul].
Terpisah, Ketua Umum FPRB Bantul Hery Ruswanto mengakui FPRB Bantul selama ini kurang aktif dan kreatif dalam mencanangkan program. Kini dengan terpilihnya ia kembali sebagai Ketum FPRB Bantul, ia berharap untuk meningkatkan kemampuan personel FPRB di tingkat desa untuk lebih aktif dan kreatif.
Selama ini diakuinya, dari total 75 FPRB di masing-masing desa yang ada di Bantul, masih ada FPRB yang kurang aktif lantaran jarang terjadi bencana di daerah tersebut. Sebagai solusinya, ia pun coba menempatkan koordinator di desa tersebut untuk aktif di FPRB tingkat kabupaten.
“Dengan begitu, dia bisa menularkan keaktifannya di tingkat desa masing-masing,” katanya.
Sementara terkait dengan kesejahteraan itu, ia menegaskan selama ini anggota FPRB tak ada satu pun yang memiliki motivasi mengejar kesejahteraan dari FPRB. Diakuinya, setiap anggota FPRB bekerja berdasarkan naluri sosial mereka.
“Kami tak pernah berpikir mencari honor atau apapun namanya dari FPRB,” akunya.