PEMKAB BANTUL : Terkait Tuntutan Warga, Ini Kata Camat Pajangan

Pemkab Bantul menegaskan tidak membedakan pejabat berdasar agama

Harianjogja.com, BANTUL— Setelah adanya penolakan sebagian warga terhadap penunjukkan Camat Pajangan atas dasar perbedaan agama. Bupati Bantul mengaku tidak ingin diintervensi oleh warga tertentu atau golongan tertentu dalam pengambilan keputusan. Bupati menegaskan tidak membeda-bedakan pejabat berdasarkan agamanya.

Promosi Iwan Fals, Cuaca Panas dan Konsistensi Menanam Sejuta Pohon

Baca Juga : PEMKAB BANTUL : Terkait Penempatan Camat, Suharsono Tak Ingin Diintervensi

Adapun Camat Pajangan, Yulius Suharta mengakui perihal adanya penolakan dari sejumlah warga Kecamatan Pajangan, akan kehadiran dirinya sebagai pemimpin baru di kecamatan tersebut. Meski begitu dirinya akan menunggu arahan Bupati selanjutnya.

Sebelum adanya surat perintah baru dari Bupati, Yulius mengaku akan tetap berada di Kecamatan Pajangan untuk untuk melaksanakan tugasnya. “Saya harus tetap di sana [Kecamatan Pajangan]. Karena harus mengurus administrasinya, kasihan masyarakat kalau kosong,” ujar Yulius.

Sebelumnya puluhan warga yang berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Pajangan pada Jumat (6/1/2017) lalu menemui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul menyampaikan aspirasi, sekaligus menyampaikan penolakan terhadap penunjukkan Camat Pajangan, karena memiliki agama yang berlainan dengan agama mayoritas masyarakat Pajangan.

“Masyarakat Pajangan merupakan masyarakat yang religius, sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul itu harus memahami peta seperti itu. Bukan umat Islam sebagai mayoritas itu tidak melindungi, karena selama ini kami sangat toleransi dengan warga saudara-saudara kita dari nonmuslim,” ujar salah satu tokoh masyarakat, Temu Panggih Raharjo, Selasa (10/1/2017)

Sementara itu Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bantul, Yasmuri mengatakan persoalan perbedaan keyakinan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik. “Tidak dilakukan dengan provokatif, sehingga dapat saling menghormati,” ujarnya.

Hal senada juga dilontarkan Oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kabupaten Bantul, Sahari, bahwa permaslahan tersebut harus diselesaikan secara musyawarah. Antara pemerintah dan warga masyarakat harus dapat saling memahami supaya tidak timbul konflik.

“Pemerintah harus bisa mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan menjalankan tugas sesuai aturan dan prosedur,” tambahnya.