PEMKAB BANTUL : Tujuh Program Pembangunan Terancam Batal

Pemkab Bantul mengakui ada sejumlah program yang mungkin tak terlaksana.

Harianjogja.com, BANTUL- Sebanyak tujuh program pembangunan di Bantul terancam tak terlaksana tahun ini. Menyusul berkurangnya dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) senilai Rp58 miliar yang diklaim terjadi akibat salah perhitungan.

Promosi Ijazah Tak Laku, Sarjana Setengah Mati Mencari Kerja

Sekda Bantul Riyantono mengatakan, pemerintah telah memutuskan memberi bintang untuk tujuh kegiatan pembangunan tahun ini guna mengatasi kurangnya dana pembangunan senilai Rp58 miliar. Buntut kesalahan perhitungan Silpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Ada tujuh kegiatan yang kami bintangi,” terang Riyantono, Kamis (3/3/2016).

Semula dalam APBD 2016 yang telah disahkan di sidang paripurna akhir Desember lalu dan telah menjadi produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda), kas daerah masih memiliki Silpa senilai Rp160-an miliar (sebelumnya tertulis Rp250-an miliar). Belakangan Pemkab Bantul mengklaim salah menghitung jumlah Silpa. Hasilnya, dana Silpa yang sesungguhnya kurang sebesar Rp58 miliar atau hanya sebesar Rp101 miliar.

Menurut Toni sapaan Riyantono, solusi atas kurangnya anggaran pembangunan itu dengan cara menggeser sejumlah kegiatan pembangunan dari semula agenda prioritas menjadi tidak prioritas. Tujuh kegiatan yang semula dilaksanakan awal atau pertengahan tahun ini ditunda pelaksanaannya.  “Kegiatannya tetap dilaksanakan. Kalau sampai akhir tahun ada tambahan dana maka dilaksanakan akhir tahun tetap tahun ini. Kalau ternyata tidak ada dana terpaksa dilaksanakan di 2017,” papar dia.

Tujuh kegiatan yang mendapat bintang itu tersebar di tujuh Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan beberapa kegiatan  yang mendapat bintang antara lain pembangunan jalan di lokasi tertentu serta pembangunan lift gedung Pemkab Bantul. Terkait wacana DPRD Bantul menggulirkan Panitia Khusus (Pansus) kasus Silpa, Toni menanggapinya santai. “Nanti saya akan jelaskan ke dewan,” tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul Setiya mengatakan, lembaganya telah memutuskan memanggil perwakilan Pemkab Bantul untuk menjelaskan kasus dana Silpa tersebut. “Selisih anggaran ini harus disikapi bersama antara eksekutif dan legislatif agar tidak mengganggu realisasi APBD 2016,” ungkap politisi PKS tersebut.

Berkurangnya dana Silpa kata dia tentu mengurangi pos sumber dana untuk belanja pembangunan. Itu sebabnya, pemerintah harus menyesuaikan sejumlah kegiatan pembangunan dengan dana yang ada.