SOLOPOS.COM - Bupati Gunungkidul Badingah. (JIBI/Harian Jogja/Ujang Hasanudin)
Pemkab Gunungkidul diminta mengutamakan keterbukaan informasi publik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Desakan belasan jurnalis atas berbelitnya jalur mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunungkidul langsung direspon.
Bupati Gunungkidul langsung bersikap dengan mengundang semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lengkap dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
“Kami berterima kasih atas masukan dan kritikan teman-teman [jurnalis], besok [Senin (27/3/2017)] saya akan kumpulkan semua pimpinan OPD. Hal ini tidak bisa dibiarkan,” ungkap Bupati Badingah, Minggu (26/3/2017).
Dirinya mengakui sudah berkali-kali mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi. Selain sebagai bentuk pertangungjawaban kepada masyarakat, keterbukaan informasi ini sangat penting untuk menyampaikan program-program dan upaya pemkab dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, Badingah meminta maaf kepada semua pegiat media di Gunungkidul dan juga kepada masyarakat dengan adanya dinas yang masih berbelit dalam memberikan pelayanan tersebut. Diapun berjanji konsep pelayanan akan dibuat lebih mudah dan tidak membingungkan masyarakat.
Saat ini, pihaknya terus berbenah dan akan mempermudah berbagai konsep pelayanan. Dengan demikian, indeks kepuasan masyarakat benar-benar signifikan terhadap layanan di pemkab. ”Jadi tidak seharusnya informasi ditutup-tutupi, baik kepada masyarakat maupun kalangan media,” katanya
Untuk itu berbagai masukan sangat diperlukan sehingga pihaknya bisa memberikan berbagai informasi dan data yang valid demi pembangunan di kabupaten terluas di DIY ini. ”Kita akan berusaha maksimal. Dan OPD akan kita genjot untuk meningkatkan kinerjanya, termasuk pemberian layanan,” beber dia.
Diakuinya, pihaknya memang sering menerima keluhan terkait dengan kinerja OPD. Oleh sebab itu, dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan, akan disiapkan reward and punishment kepada masing-masing pimpinan OPD. Sehingga kedepan jika terdapat pimpinan yang kinerjanya buruk maka akan diberi saksi.
Sebelumnya sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Gunungkidul, Wisanggeni melakukan aksi protes di depan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul. Mereka memprotes kebijakan Dinkes yang berbelit-belit dalam memberikan akses infromasi, terutama kepada wartawan.
Menurut Koordinator Aksi, Suharjono mengatakan, setiap ingin mencari informasi ke Dinkes, wartawan diharuskan mengisi formulir rangkap dua dengan harus menuliskan, nama lengkap, alamat, nomor KTP, keperluan, dan detail data yang diminta. Namun tak jarang setelah mengisi formulir dengan memakan waktu yang cukup lama, narasumber yang dibutuhkan tidak dapat ditemui.
Hal tersebut dinilainya sangat mempersulit kerja-kerja jurnalistik. “Kami meletakkan kartu identitas dan alat peliputan sebagai bentuk protes. Sebagai bukti bahwa kami bukan media abal-abal yang hanya datang untuk mencari-cari sesuatu,” kata dia.