SOLOPOS.COM - Ilustrasi antrean warga miskin (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menolak bantuan dana sharing provinsi untuk warga miskin Gunungkidul yang tidak tersentuh Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Priyanta Madya mengatakan, Pemkab tidak bisa menyalurkan dana BLSM untuk warga misin yang tercecer dari data BLSM versi tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam waktu singkat.
Menurut Priyanta, surat imbauan dari Kementerian Dalam Negeri agar Pemda dan Pemkab mem-back up bantuan untuk warga miskin yang tercecer dari BLSM. Pemda DIY sudah menyanggupi untuk mem-back up dari dana APBD. Namun ketika dikoordinasikan ke pemkab dan pemkot semua menolak. “Kami sudah koordinasi tidak siap pendataan dalam waktu singkat,” ucap dia saat ditemui di kantornya, Rabu (16/10/2013).
Ketidaksiapan Pemkab, kata Priyanta disebabkan karena dana bantuan tersebut harus selesai pada akhir Desember tahun ini. Sementara Pemkab sama sekali tidak memiliki data warga miskin yang berhak menerima BLSM. Selain itu terbentur juga dengan aturan bantuan sosial (Bansos) yang mengharuskan pengajuan minimal satu tahun.
Data warga miskin Gunungkidul atau rumah tangga sasaran (RTS) versi Badan Pusat Statistik (BPS) ada 195.000. jumlah tersebut 80.243 di antaranya sudah mendapat BLSM hasil seleksi TNP2K. “Siapa yang bisa menjamin yang kami bantu itu benar-benar miskin, ini problem lagi karena kita sama sekali tidak ada data, dan dana back up ini terbatas” tukas Priyanta.
Priyanta menambahkan, hingga kini informasi dana back up tersebut belum ada penjelasan lebih lanjut baik dari Pemda DIY maupun dari pusat.
Sementara Anggota Komisi D DPRD Gunungkidul Imam Tafik menyayangkan penolakan pemkab atas dana back up provinsi untuk warga miskin, mengingat banyak warga miskin yang tercecer dari data BLSM. Namun politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga tidak menyalahkan pemkab karena memang sejak awal pendataan BSLM pemkab tidak dilibatkan.