SOLOPOS.COM - Petugas membantu warga eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang baru turun dari KRI Teluk Gilimanuk saat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, Senin (25/1/2016). Berdasarkan data penumpang, dari 359 eks-Gafatar yang diangkut KRI Teluk Gilimanuk, 300 orang di antaranya berasal dari Yogyakarta dan selanjutnya mereka akan dibawa ke Asrama Haji Donohudan Boyolali. (JIBI/Antara Foto/R. Rekotomo)
Mereka juga menekankan tak akan ada pengelompokan kepada anak-anak itu selama bersekolah.
Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menjamin anak-anak usia sekolah yang terlibat dalam eksodus Gafatar ke Kalimantan Barat bisa kembali sekolah seperti biasa. Mereka juga menekankan tak akan ada pengelompokan kepada anak-anak itu selama bersekolah.
Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji Rabu (27/1/2016) mengatakan anak-anak warga eks Gafatar asal DIY akan dipersilakan masuk sekolah dimana mereka tinggal. Meskipun menjamin tak akan ada isolasi kepada mereka, Aji mengatakan tetap akan ada pendampingan dari pihak sekolah terhadap mereka. Untuk itu mereka akan memberikan pembekalan terhadap para guru tentang mekanisme pengawasan dan pembinaan yang tak sampai mengganggu kegiatan siswa.
“Kami akan mengkoordinir guru agama dan Bimbingan Konseling untuk memantau dan mendampingi mereka agar mereka bisa beraktivitas secara normal,” ujar dia.
Dia menambahkan, bila ada siswa yang orangtuanya sudah tak memiliki biaya untuk sekolah pihaknya akan membantu mengupayakan keringanan biaya maupun mencarian dana dari dana sosial. Sementara bila ada siswa yang dulu sekolah di lingkungan DIY dan sempat berhenti lama karena ikut eksodus bersama orangtuanya, Aji mengatakan pihaknya akan mendampinginya utuk bisa mendapatkan toleransi tidak dikeluarkan dari sekolah lama.
“Namun sampai saat ini belum ada laporan siswa yang tidak masuk lama karena Gafatar,” ujar dia.
Selama masa karantina nanti, Disdikpora juga belum memastikan apakah akan memberikan layanan pendidikan atau tidak. Aji menjelaskan bila waktu karantina berlangsung lama, pihaknya kemungkinan akan menggelar beberapa proses pendidikan khusus termasuk Pendidikan Anak Usia Dini.
Terpisah soal pendanaan selama masa karantina. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) DIY masih belum mendapatkan data yang bisa menjadi patokan berapa dana yang dibutuhkan untuk mengurus warga DIY eks Gafatar.
Kepala DPPKA DIY, Bambang Wisnu Handoyo mengatakan pihaknya masih menunggu rumusan anggaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY yang mengkoordinir proses penjemputan, karantina dan pembinaan eks Gafatar asal DIY. Sejauh ini menurutnya sudah ada beberapa kali koordinasi namun belum ada kepastian.
“Koordinasi terakhir mestinya dalam satu-dua hari kedepan sudah ada kejelasan. Kalau ada itu kami siap menggelontorkan dana,” kata dia.