Pemulihan Pascabencana, Pemkab Gunungkidul Diminta Lebih Serius

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dinilai belum maksimal

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Komisi C DPRD menilai Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum maksimal dalam upaya pemulihan pascabencana yang disebabkan Badai Cempaka yang terjadi akhir November 2017. Mereka meminta agar lebih serius sehingga pemulihan dapat berjalan dengan cepat.

Promosi Komeng Tak Perlu Koming, 5,3 Juta Suara sudah di Tangan

Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Eko Rustanto mengatakan, keseriusan pemkab dalam membangun dampak kerugian akibat banjir dan tanah longsor masih kurang. Hal ini terlihat dari pengajuan program bantuan untuk perbaikan yang masih jauh dari taksiran kerugian pasti di lapangan.

“Angka kerugian mencapai Rp100 miliar, tapi kenapa yang diajukan untuk perbaikan hanya di kisaran Rp53 miliar. Kondisi ini membuat kami bertanya-tanya apakah pemkab sudah serius dalam melakukan perbaikan pascabencana,” kata Eko di dalam rapat dengar pendapat dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Gunungkidul di ruang Komisi C DPRD, Kamis (21/12/2017).

Menurut dia, upaya perbaikan bisa lebih maksimal lagi karena Pemerintah Pusat telah berjanji membantu. Sayangnya, kata Eko, peluang tersebut belum dimaksimalkan dengan baik karena proses pengajuan bantuan baru sebatas untuk perbaikan jalan dan jembatan. Sedang untuk kerusakan yang lain, belum masuk dalam upaya dalam pemulihan.

Oleh karena itu, ia pun meminta agar pemkab membuat rencana yang lebih jelas lagi sehingga penanganan dapat maksimal. “Kalau seperti ini tidak akan maksimal dan malah bisa berpotensi membebani dana dari APBD yang jumlahnya sangat terbatas,” ujar Politikus Demokrat ini.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Purwanto. Dia mengungkapkan, sisa waktu di akhir 2017 harus benar-benar dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat. Salah satunya untuk mempercepat proses pembangunan kembali kerusakan akibat bencana Badai Cempaka di Gunungkidul. “Data kerugian pasti sudah ada, jadi itu yang harusnya dijadikan acuan untuk meminta bantuan dalam upaya perbaikan ke pusat,” ujarnya.

Purwanto menuturkan, komunikasi dengan Pemerintah Pusat sangat penting karena kemampuan anggaran yang dimiliki lebih besar sehingga upaya perbaikan dapat maksimal. “Meski sangat mepet, masih ada waktu. Caranya data-data yang sudah ada segera dibuat proposal untuk kemudian dikomunikasikan dengan Pusat,” kata Politikus Gerindra itu.

Sementara itu, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Aning Sri Mintarsih mengakui pihaknya siap berkomunikasi lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat dalam upaya perbaikan. “Kami siap. Untuk saat ini juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR khususnya berkaitan dengan berbagai kerusakan fisik pascabencana,” ujar Aning.

Menurut dia, untuk anggaran sebesar Rp53,77 miliar merupakan dana perbaikan yang diajukan ke Pemerintah DIY. Selain itu, untuk pemulihan juga sudah menyiapkan kajian ulang anggaran dalam APBD 2018. “Evaluasi gubernur meminta kegiatan difokuskan untuk pemulihan. Jadi kami akan tindak lanjuti dengan mendesain ulang postur anggaran untuk program tersebut,” ungkapnya.