SOLOPOS.COM - Logo Kabupaten Kulonprogo/dok
KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo dinilai lembek terhadap penambang resmi yang nakal dan terkenal tegas terhadap penambang liar.
Empat hari lalu, Ketua Komisi II DPRD Kulonprogo, Yusron Martofa, membeberkan kebocoran pajak pertambangan di Kulonprogo yang terjadi akibat tidak adanya sinkronisasi antara volume tambang, terutama galian C yang diangkut dan laporan yang masuk.
Parahnya lagi, kecurangan ini cukup merata di semua wilayah di Kulonprogo. “Berdasarkan pantauan kami menemukan ketidaksinkronan data antara volume yang diambil dan yang tercatat. Jumlahnya cukup banyak dan merata di semua wilayah. Ini merugikan karena pemasukan pajak dari sektor ini berkurang cukup banyak,” kata Yusron.
Selain kecurangan jumlah volume, dia membeberkan tonase tambang yang diangkut juga mendapat banyak komplain dari masyarakat. Kendaraan besar yang mengangkut material tambang ternyata melebihi kemampuan tonase jalan yang dilalui. Akibatnya, banyak jalan yang rusak karena tak kuat menahan beban.
“Ini juga harus jadi perhatian. Kalau dibiarkan terus menerus nanti tidak ada jalan yang bagus di Kulonprogo. Pemkab dan dinas terkait harus segera menertibkan ini karena aturannya ada dan diatur melalui Perda,” terangnya.