SOLOPOS.COM - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Slili memasang spanduk larangan mendiriakan bangunan di area laguna Pantai Slili, Desa Sidoharjo, Kecaamatan Tepus, Gunungkidul. Senin (30/1/2017). (Irwan A. Syambudi/JIBI/Harian Jogja)
Penataan Pantai Selatan tunggu revisi DED
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Penataan Pantai Selatan Gunungkidul hingga saat ini belum jelas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul masih akan melakukan revisi terhadap Detail Engineering Design (DED) wilayah pantai selatan sebagai acuan dalam melakukan penataan.
Baca Juga : PENATAAN PANTAI SELATAN : DED Masih akan Direvisi, Sampai Kapan?
Bupati Gunungkidul, Badingah mengatakan sembari menunggu revisi DED, pihaknya menyatakan akan terus berkomunikasi dengan warga. Menurut dia, hal itu demi memberikan pengertian kepada warga mengenai manfaat penataan. Sehingga akan dapat meminimalisir gejolak yang mungkin terjadi di masyarakat.
Sebelumnya sejumlah warga yang berada di Pantai Drini, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari mengaku bingung dengan adanya rencana penataan pantai yang akan dilakukan pemkab.
“Saya sendiri belum tahu, pemkab juga belum jelas. Mengenai kejelasnya [penataan] akan seperti apa juga belum tahu. sehingga sampai sekarang masyarakat menjadi bingung,” kata Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Drini, Marjoko, Selasa (31/1/2017)
Dari rencana penataan awal yang dilakukan Pemkab. Sejumlah bangunan yang menyalahi aturan 100 meter sempadan Pantai di empat pantai, yakni Pantai Slili, Drini, Sepanjang, dan Sadranan akan ditertibkan. Namun sejak instruksi pembongkaran bangunan oleh pemkab yang diikuti dengan surat peringatan yang dilayangkan kepada warga pada awal Januari lalu, belum ada kejelasan mengenai nasib warga.
Marjoko berharap pemkab mempersiapakan terlebih dahulu detail rencana penataan, termasuk lahan relokasi. Baru kemudian dapat melakukan penataan. Dia menilai pemkab belum melakukan persiapan secara matang perihal penataan pantai selatan. Sehingga warga sampai sekarang memutuskan tetap bertahan karena tidak ada kejelasan.
“Masyarakat pada dasarnya siap, tapi ya harus ada kejelasan. Misalnya menyediakan tempat dimana kami harus pindah. Bukanya masyarakat yang harus mencari tempat sendiri,” jelas dia.