PENATAAN PANTAI SELATAN : Warga Sepanjang Bebas Desain Bangunan Relokasi

Penataan Pantai Selatan di Sepanjang terus disosialisasikan.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul terus melakukan sosialisasi upaya penataan di kawasan Pantai Selatan. Untuk mewujudkan langkah itu, pemkab berkoordinasi dengan Kraton Yogyakarta agar lahan Sultan Ground bisa digunakan untuk tempat relokasi pedagang.

Promosi Mudik: Traveling Massal sejak Era Majapahit, Ekonomi & Polusi Meningkat Tajam

(Baca Juga : INFRASTRUKTUR : Jalan Kemadang sampai Pantai Sepanjang Akan Dilebarkan)

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tommy Harahap  menyampaikan dalam upaya penataan, warga juga akan dilibatkan. Salah satunya, mereka akan diberikan hak untuk mendesain sendiri lokasi di tempat relokasi.

“Untuk bentuknya kita serahkan ke warga. nanti kalau sudah ada desainnya bisa diserahkan ke pemkab guna agar dibangun sehingga bisa digunakan oleh warga terdampak,” katanya, Selasa (1/11/2016).

Setelah melakukan sosialisasi di Pantai Sepanjang, sosialisasi selanjutnya dilanjutkan di Pantai Drini. Rencananya pendekatan ke masyarakat pesisir itu dilakukan pada Kamis (3/10/2016).

“Di tahap pertama ini, sebenarnya upaya penataan dilakukan ditiga pantai meliputi Drini, Sepanjang dan Slili. Namun untuk Pantai Slili setelah dilakukan pendataan ternyata tidak ada bangunan yang melanggar wilayah sempadan,” ungkap dia.

Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Ari Siswanto menyambut baik wancana pemkab untuk melakukan penataan di kawasan pantai. Namun dia berharap, upaya tersebut tidak dilakukan secara gegabah sehingga prosesnya dapat berjalan lancar.

“Potensi konflik harus dihindari, karena penataan juga demi kepentingan masyarakat pesisir. Untuk itu, sebelum dilakukan penataan harus ada sosialisasi ke warga,” katanya.

Menurut dia, upaya sosialisasi sangat penting karena dari kegiatan tersebut masyarakat bisa diberikan pemahaman. Salah satunya, jika menempati di lokasi sempadan pantai berbahaya dan mengancam keselamatan saat terjadi gelombang tinggi.

“Saya juga meminta dalam penataan tidak ada standarisasi ganda dan kesan pilih kasih. Jadi kalau memang ingin ditata, seluruh bangunan yang melanggar harus ditertibkan dan tidak pilih-pilih,” kata Politikus PKS ini.