SOLOPOS.COM - Ilustrasi pendapatan (JIBI/Bisnis/Dok.)
Pendidikan Bantul masih membutuhkan dukungan dana dari pemerintah setempat.
Harianjogja.com, BANTUL– Rendahnya alokasi dana pendidikan di Bantul yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merugikan masyarakat. Biaya sekolah menjadi lebih mahal.
(Baca Juga : PENDIDIKAN BANTUL : Anggaran Pendidikan Memprihatinkan, Mengapa?)
Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Bantul Muhamad Ghozali mengatakan, semakin rendah anggaran pendidikan maka semakin sedikit dana yang digelontorkan pemerintah ke sekolah untuk mendanai kegiatan belajar mengajar maupun pembangunan infrastruktur pendidikan.
Sekolah akhirnya terpaksa membebankan biaya pendidikan ke masyarakat melalui iuran yang dibayar siswa tiap bulannya maupun sumbangan lain yang dibayar setahun sekali. Khususnya untuk tingkat SMA/SMK yang masih menarik sumbangan pendidikan.
“Itu otomatis biaya pendidikan menjadi lebih tinggi,” ungkap Muhamad Ghozali, Jumat (4/3/2016).
Pernyataan itu merespons data neraca pendidikan yang dilansir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini. Data itu menyebutkan, alokasi dana pendidikan Kabupaten Bantul hanya sebesar Rp21miliar setahun pada 2015 atau sebesar 1,09% dari total APBD yang nilanya mencapai hampir Rp2 tiriliun.
Angka itu menempatkan Bantul sebagai daerah paling rendah kedua di DIY terkait keberpihakan pada anggaran pendidikan. Posisi Bantul bahkan kalah dibanding Gunungkidul yang persentase anggaran pendidikan mencapai 4,69% serta kalah jauh dibanding Kota Jogja dengan alokasi anggaran pendidikan mencapai 12,08%.