SOLOPOS.COM - Ilustrasi APBD. (JIBI/Solopos/Dok.)
Pendidikan Bantul masih membutuhkan dukungan dana dari pemerintah setempat.
Harianjogja.com, BANTUL-Dampak nyata akibat kecilnya anggaran pendidikan kata Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Bantul Muhamad Ghozali dapat dilihat dari besarnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tingkat SMA di Bantul dibanding daerah lain. Untuk tingkat SMA, nilai SPP siswa berkisar antara Rp110.000-Rp2000.000 per bulan.
“Di Kota Jogja, per bulan hanya Rp40.000 karena dana pendidikannya besar,” papar dia, Jumat (4/3/2016)
Saat ini, total anggaran yang digelontorkan untuk siswa SMA di Bantul hanya senilai Rp1,9 juta per anak per tahun. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dari APBD DIY dan Bantul melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Dari berbagai sumber pendanaan itu, Pemkab Bantul menurutnya menyumbang paling kecil, sebesar Rp150.000 per anak per tahun.
“Itu saja [dana siswa Rp1,9 juta] jauh dari standar ideal kebutuhan siswa. Sesuai survey Bappeda [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah], minimal dana siswa per tahun itu layaknya Rp3,3 juta,” jelasnya lagi. Kondisi di daerah lain seperti Kota Jogja menurutnya lebih baik.
Alokasi anggaran pendidikan per anak per tahun mencapai hampir Rp3 juta lantaran tingginya anggaran pendidikan dari Pemkot. Ia berharap, alokasi anggaran pendidikan untuk siswa di Bantul terus ditambah agar mengurangi mahalnya biaya pendidikan yang ditanggung orang tua setiap bulannya.
(Baca Juga : PENDIDIKAN BANTUL : Pemkab Janji Tambah Alokasi Anggaran)
Kepala SMA Negeri 1 Pundong Sartono membenarkan, rendahnya alokasi anggaran pendidikan menyebabkan nilai SPP yang dipungut dari masyarakat menjadi besar. “Karena yang dibiayai sekolah tidak cuma kegiatan belajar juga banyak kegiatan lainnya yang menunjang pendidikan siswa,” imbuh dia.
Beruntung kata dia, kendati anggaran pendidikan di Bantul rendah, daerah ini masih mampu meraih prestasi dan tidak kalah dengan daerah lain. Misalnya dari sisi tingkat kelulusan maupun hasil Ujian Nasional (UN). Meskipun dari sisi integritas masih perlu kajian apakah berbagai prestasi tersebut diraih dengan cara-cara yang berintegritas atau tidak.