PENDIDIKAN POLITIK : Perempuan Disabilitas Rentan Alami Diskriminasi, Ini Contohnya

Pendidikan politik perlu diberikan kepada setiap elemen masyarakat, tanpa terkecuali.

Harianjogja.com, SLEMAN — Keterlibatan perempuan, terutama perempuan penyandang disabilitas saat ini masih dipandang sebelah mata dalam aktivitas politik termasuk dalam pemberian suara dalam setiap pemilihan.

Promosi Isra Mikraj, Mukjizat Nabi yang Tak Dipercayai Kaum Empiris Sekuler

(Baca Juga : PENDIDIKAN POLITIK : Perempuan Penyandang Disabilitas Harus Cerdas Berpolitik)

Ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi menyampaikan pemilu bukan hanya sebatas permasalahan pencoblosan untuk memberikan suara. Namun lebih jauh ia berharap para peserta juga dapat mengawal jalannya pemilu dengan mengawal kebijakan-kebijakan pasangan yang terpilih setelah pemilu.

Lebih lanjut ia menegaskan, para perempuan terutama juga harus mengawal kebijakan supaya tidak terjadi tindakan diskriminatif terhadap perempuan dan kaum disabilitas.

“Di Sleman sesuai data jumlah pemilih perempuan lebih banyak sekitar lima persen dari pemilih laki-laki. Maka dari itu dengan kegiatan ini ada harapan kepada kaum perempuan untuk lebih mengambil peran dalam dunia politik,” tegasnya saat perlombaan cerdas cermat seputar kepemiluan dan demokrasi di Indonesia, Sabtu (10/12/2016).

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dalam Bidang Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kemen PPPA Siti Mardiah mengatakan, hingga saat ini perempuan khususnya kaum disabilitas masih masuk dalan kelompok rentan mengalami tindakan diskriminasi.

Contohnya, hak pilih kaum perempuan seringkali diikutcampuri oleh kaum laki-laki dengan dipengaruhi oleh pilihan mereka. Bahkan ada sebagian kaum disabilitas yang hak pilihnya tidak digunakan oleh keluarga karena dirasa suara mereka tidak memiliki pengaruh.

“Itu tidak benar dan harus diluruskan, merena juga memiliki suara yang sama. Maka kita berusaha untuk memberi peran lebih terhadap mereka,” pungkasnya