PENDIDIKAN: TAMAN SISWA Terlambat Berubah

ilustrasi

JOGJA— Taman Siswa dinilai terlambat merespons dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, sejumlah lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Taman Siswa menjadi kekurangan siswa.

Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat

Kendati demikian, lembaga ini tetap dibutuhkan bangsa Indonesia. Salah satu alumni Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa (UST) Tri Suparyanto, mengatakan

persoalan yang saat ini membelit Tama Siswa lebih cenderung disebabkan masalah internal, misalnya manajerial.

“Manajerial bagaimana menghidupi lembaga Taman Siswa bukan sebaliknya menumpang hidup di Taman Siswa, jadi Taman Siswa lah yang harus menyelesaiakanya,” kata Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesiai Daerah (KPID) DIY itu, Selasa (15/5).

Berdasarkan data yang diungkapkan Majelis Luhur Taman Siswa sebanyak 300 sekolah mati suri, karena kekurangan dana. Lembaga pendidikan yang dirintis Ki Hajar Dewantara itu tinggal 30% yang masih layak beroperasi. Taman Siswa memiliki 130 cabang yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi.

Persoalan internal lainnya menurut Tri, karena Taman Siswa terlambat merespons dinamika perubahan yang terjadi. Misalnya ketika korupsi merajalela di republik ini apa yang bisa ditawarkan Taman Siswa. Padahal lembaga ini pusatnya ajaran budi pekerti luhur yang menjunjung tinggi kejujuran.

“Begitu pula ketika nilai-nilai nasionalisme meluntur apa yang sudah dilakukan Taman Siswa. Selain faktor eksternal seperti sekolah negeri yang lebih murah namun berkualitas. Serta faktor siswa masa kini yang berpikir pragmatis. Belajar di sekolah terkenal agar dapat masuk ke perguruan tinggi negeri dan supaya cepat terserap dunia kerja.

Kendati demikian lanjutnya, Taman Siswa harus tetap hidup karena pemikiran lembaga ini dibutuhkan bangsa Indonesia. Terutama soal pemikiran Taman Siswa tentang budi pekerti, nasionalisme kebangsaan, kejujuran serta nilai-nilai berharga lainnya. Pembenahan manajemen mendesak dilakukan dengan merumuskan kebutuhan siswa dan memenuhinya.

Namun pilihanya ada di tangan yayasan. Apakah tetap mempertahankan sekolah yang ada atau tetap mengikuti idealisme Taman Siswa sebagai sekolah murah tetapi bangkrut. “Bagaimana dengan idealisme Taman Siswa? Tentukan sikap yang jelas, apakah sekolah-sekolah ini perlu diselamatkan atau tetap idealis tapi bangkrut. Ini soal pilihan. Jadi kecepatan, ketepatan, keterukuran dalam mengambil keputusan jadi kata kunci,” tegas alumni UST angkatan 1992 itu. Tri juga menekankan ke depan Taman Siswa tak boleh absen dalam merespons persoalan NKRI agar lembaga ini tetap eksis.

Dijelaskan Tri, pemerintah dianggap tak cukup kuat membantu krisis pendanaan dan kekurangan siwa yang dihadapi Taman Siswa. “Peran pemerintah tentu akan normatif-normatif saja. Semua akan diberlakukan sama,” ujarnya.

//Belum Tahu

Terpisah, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengaku belum mengetahui persoalan internal di Taman Siswa. Namun, bila persoalannya terkait soal pendanaan atau kekurangan siswa, hal yang sama juga terjadi pada sekolah swasta lainnya.

“Semua sekolah swasta masalahnya sama. Kekurangan murid atau gaji guru yang kecil. Saya kira itu dihadapi oleh semua sekolah swasta,” ungkap Sultan, di Gedung Kaca Pemkab Kulonprogo, kemarin.

Masalah tersebut, terang Sultan, terjadi karena pertumbuhan pembangunan dan persaingan antarsekolah. Ditambah lagi, katanya, jumlah generasi muda yang tambah sedikit diperebutkan oleh banyak sekolah. “Sarana dan prasarana bagus, tapi generasi yang ada sedikit sehingga diperebutkan oleh sekolah itu,” terangnya.

Masing-masing sekolah swasta memiliki persoalan eksternal dan internal. Sayangnya, Sultan mengaku tidak mengetahui persoalan internal yang terjadi di Yayasan Taman Siswa. “Itu kan sekolah swasta, bukan negeri. Jadi, pemerintah hanya bisa memperhatikan guru-guru swasta  saja. Biasanya, seorang guru yayasan, masih bisa mengajar di tiga sekolah lainnya. Tapi, saya belum tahu masalahnya, jadi tidak bisa memberi kebijakan,” tukasnya.