SOLOPOS.COM - ilustrasi
ilustrasi
JOGJA—Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY memastikan tidak akan melakukan pembatasan dan pengetatan izin pembukaan SMA baru.
Padahal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal memberlakukan rasio perbandingan minimal SMA dan SMK menjadi 45%: 55% pada 2015 mendatang.
Bahkan pada 2013, pemerintah membuat program pendidikan menengah universal sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun dengan penambahan lebih banyak ke SMK. “Kami akan jalani saja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika memang masyarakat masih banyak yang menginginkan SMA kami tidak bisa menolaknya,” kata Kepala Disdikpora DIY, Baskara Aji, kepada Harian Jogja, Rabu (5/9).
Menurut Aji, sejauh ini animo masyarakat DIY ke SMA cukup banyak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penambahan jumlah daya tampung. Begitu juga yang terjadi di tingkat SMK. Meski begitu dari skala jumlah, SMA di DIY memang masih mendominasi, ketimbang keberadaan SMK.
“Sedari awal memang jumlah SMK tidak terlalu banyak, namun memiliki daya tampung besar. Ini dilakukan mengingat keterbatasan persoalan perlengkapan dan sarana yang ada,” jelas dia.
Dilihat dari segi tingkat persaingan, Aji mengaku sampai saat ini keberadaan SMA dan SMK di DIY dalam kondisi sehat. Apalagi, data terakhir menyebutkan jika tidak ada sekolah di kedua tingkat tersebut mengalami kekurangan murid.
“Jika di kelola dengan manajemen bagus, tentu tidak akan ada masalah. Begitu juga dengan SMK, untuk saat ini kami berusaha mendukung beberapa program dan jurusan di sekolah tersebut menyusul tingginya permintaan dari dunia kerja, seperti jurusan bangunan,” terang dia.
Aji menambahkan, guna mendukung kejelasan masa depan para peserta didik, pihaknya juga telah meminta sekolah membantu siswa untuk memastikan pilihan yang tepat.
“Jika siswa ingin langsung kuliah, lebih tepat ke SMA. Jika ingin bekerja dulu, lebih baik ke SMK. Meskipun nanti tetap bisa untuk kuliah,” urai dia.