SOLOPOS.COM - Ratusan pramuria mengikuti dialog terkait wacana penutupan Sarkem. Mereka berharap lokasi ini tak sampai ditutup. (Gilang Jiwana/JIBI/Harian Jogja)
Persoalan di Sarkem sangat kompleks, namun diduga kebanyakan karena masalah ekonomi.
Harianjogja.com, JOGJA-Sejumlah mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jogja Santo Thomas Aquinas tertarik untuk meneliti realitas sosial di Kampung Sorsorijayan Kulon yang dikenal Pasar Kembang alias Sarkem.
Setelah melakukan pantauan langsung ke Sarkem, mereka mencoba mendatangi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja, “Audiensi dengan dewan ini tahap ketiga yang kami lakukan dalam diskusi membahas Sarkem,” kata Ketua Umum PMKRI, Romi Baros usai beraudiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Senin (2/5/2016).
Baros mengatakan masih perlu bertemu dengan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk bisa menyimpulkan hasil diskusinya. Menurutnya persoalan di Sarkem sangat kompleks. Namun, yang jelas, kata dia, tidak lepas dari persoalan ekonomi.
Pihaknya juga mendorong Pemkot tidak lepas tanggungjawab dalam persoalan Sarkem. Meski lokalisasi terselubung itu tidak punya legalitas, namun perlu memikirkan para pekerja seks komersial (PSK) Sarkem.
“Bagaimana pemerintah mengurusi Sarkem agar tidak terjadi penambahan PSK terus,” kata Baros. Hasil sementara dari wawancara yang dilakukan PMKRI terjadi penambahan PSK di Sarkem sebagai imbas penutupan lokalisasi di berbagai daerah.
“PSK sendiri mengakui ada limpahan dari Dolly, ada yang dari Kalijodo,” katanya.