Harian Jogja.com, GUNUNGKIDUL—Rencana pengadaan mobil dinas pejabat Gunungkidul yang sempat dikritik sejumlah anggota DPRD Gunungkidul, terus bergulir. Dewan masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur DIY.
Anggota Komisi D dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Imam Taufik, mengatakan, rapat konsultasi fraksi-fraksi yang digelar Senin (30/9/2013) salah satunya membahas soal mobil dinas. Imam menyatakan, fraksinya belum memberikan sikap resmi, “Kami masih menunggu hasil evaluasi Gubernur,” katanya, Senin.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Imam yang sebelumnya mengatakan tidak mengetahui ada pengajuan anggaran untuk mobil Bupati di rapat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan akan bersikap setelah ada evaluasi dari Gubernur.
Ketua Komisi A dari Fraksi Partai Golkar, Slamet, juga tak mau berandai-andai. Menurutnya, sesuai prosedur, Raperda APBD Perubahan 2013 sudah sampai kepada Gubernur DIY. “Apa nanti yang disampaikan Gubernur akan kami ikuti saja,” ucap Slamet.
Sementara koordinator LSM Jejaring Rakyat Mandiri (Jerami) Gunungkidul, Rino Caroko, menilai pengadaan mobil baru untuk pejabat tidak menjadi jaminan kinerja pejabat semakin baik. Menurutnya, sudah semestinya Bupati menolak mobil baru dengan mengirimkan surat pembatalan pengadaan mobil.
Terlebih, ada indikasi persekongkolan dalam penganggaran mobil baru. Sebab, sejumlah anggota Dewan mengaku tidak pernah menyetujui rencana itu dalam APBD Perubahan 2013. “Semestinya ada evaluasi dari Bupati dalam tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sebelum dibawa ke Dewan,” ujar Rino.
Sekda Gunungkidul, Budi Martono, memastikan hasil evaluasi Gubernur DIY terkait pengadaan mobil dinas akan keluar pekan depan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
